Benahi Tata Kelola Industri Sawit, Menko Luhut: 16,4 Juta Orang Hidup Dari Situ
Upaya peningkatan tata kelola tersebut, diantaranya dengan melakukan audit terhadap seluruh ekosistem sawit Tanah Air.
IDXChannel - Pemerintah terus berupaya mengevaluasi dan membenai tata kelola industri sawit nasional. Hal itu tak lepas dari posisi strategis komoditas sawit di Indonesia, di mana sedikitnya 16,4 juta masyarakat menggantungkan hidupnya dan bekerja di industri tersebut.
Upaya peningkatan tata kelola tersebut, diantaranya dengan melakukan audit terhadap seluruh ekosistem sawit Tanah Air, sehingga dapat memetakan kondisi industri secara lebih menyeluruh dan komprehensif.
“Sebagai bagian dari peningkatan tata kelola industri sawit, Presiden telah memerintahkan untuk dilakukan audit terhadap tata kelola yang berjalan saat ini. Pemerintah juga terus mengambil berbagai langkah untuk dapat mencapai target dari sisi hulu hingga hilir,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, dalam keterangan resminya, Jumat (8/7/2022).
Menurut Luhut, ekosisten kelapa sawit nasional memiliki peran strategis dengan sangat banyaknya masyarakat yang bergantung hidup pada geliat kinerja industri tersebut. Tak hanya itu, sawit juga merupakan penghasil ekspor terbesar di Indonesia.
Karenanya, dikatakan Luhut, pemerintah terus mengambil berbagai langkah untuk dapat mencapai target dari sisi hulu (perkebunan) sampai ke hilir (industri pengolahan kelapa sawit, oleochemical,biodiesel).
"(Audit) Itu akan banyak membantu kita melengkapi data dan informasi, sehingga pembuatan kebijakan bisa lebih akurat," tutur Luhut.
Dengan dihadapkan pada situasi tekanan ekonomi dunia, Luhut menjelaskan, peran kelapa sawit sangat besar, baik dari sisi hulu maupun hilir. Kelapa sawit berperan besar terhadap ekonomi Indonesia. Selain menjadi salah satu penyumbang terbesar ekspor dan penerimaan negara, harga tandan buah segar (TBS) dan minyak goreng yang terjangkau juga akan membantu menjaga tingkat konsumsi masyarakat.
“Untuk masalah harga TBS belum bisa dikomunikasikan sekarang, karena kita juga harus melihat perkembangan,” tegas Luhut. (TSA)