Berharta Rp8 Triliun, Anggota Wantimpres Ini Jadi Pejabat Paling Kaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap harta kekayaan yang dimiliki oleh para pejabat negara, jumlah harta terbesar sebanyak Rp8 triliun.

IDXChannel - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap harta kekayaan yang dimiliki oleh para pejabat negara, berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Jumlah harta terbesar sebanyak Rp8 triliun dan bahkan ada yang minus Rp1,7 triliun.

"Pada saat yang sama ada juga nilai harta terendah yang menarik yang di antara Kementerian/ lembaga masih ada yang melaporkan bahwa hartanya minus Rp1,7 triliun. Jadi kita pikir Rp1,7 triliun minus pada saat yang sama tertingginya bisa sampai Rp8 triliun," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan secara daring, Selasa (7/9/2021).

Berdasarkan penelusuran pada lama LHKPN KPK, ternyata pemilik harta dengan kekayaan Rp8 Triliun yakni Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Tahir. Pelaporan LHKPN dilakukan Tahir terakhir pada Maret 2021 lalu.

Dari data LHKPN-nya, Tahir memiliki harta tanah dan bangunan dengan total Rp182.694.669.806. Lalu total harta dari alat tranportasi dan mesin berjumlah Rp12.929.400.000.

Lalu jumlah harta bergerak lainnya Rp4.966.984.037.258. Total harta dari surat berharga dengan total Rp8.299.811.138.809. Lalu harta dari kas dan setara kas yakni Rp2.174.164.167.547 dan harta lainnya Rp72.025.000.000.

Maka bila ditotalkan mencapai Rp15.708.608.413.420 lalu dikurangi jumlah hutangnya yang sebesar Rp6.965.269.209.267. Maka total keseluruhan harta Tahir yakni Rp8.743.339.204.153.

Selain itu, Pahala menyebut bahwa rata-rata kekayaan dari pejabat kementerian hingga DPR dan MPR mencapai Rp23 miliar.

"Kita hitung rata-rata kekayaan dari wajib lapor Kementerian pemerintahan provinsi kabupaten di DPR MPR DPD dan selanjutnya tidak ada niat yang bilang bahwa kalau DPR rata-rata Rp23 miliar itu orang DPR lebih kaya daripada DPRD kabupaten kota enggak tapi kira-kira masyarakat bisa menduga bahwa rata-rata kekayaannya Rp23 miliar anggota DPR gitu diikuti oleh DPRD kabupaten kota sekitar Rp14 miliar," jelasnya.

"Lantas BUMN, DPD dan selanjutnya umumnya yang menunjukkan kekayaan yang tinggi yang masih pengusaha yang masuk ke dalam bidang itu," tambahnya. (TYO)