Berjalan Sejak 2017, BPH Migas Ungkap Perkembangan Program BBM Satu Harga di Papua
BPH Migas melakukan pemantauan BBM di Sorong, Papua Barat Daya, untuk melihat pasokan dan kesiapan Badan Usaha Penugasan dalam program BBM Satu Harga.
IDXChannel - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan pemantauan BBM di Sorong, Papua Barat Daya, untuk melihat pasokan dan kesiapan Badan Usaha Penugasan dalam program BBM Satu Harga.
"Kami tentu ingin mengetahui kondisi terkini dari penyediaan dan pendistribusian BBM, khususnya untuk area Papua dan Maluku dengan ragam tantangan yang dimiliki. Hingga saat ini, kondisi stok BBM di Papua Barat Daya dalam kondisi aman," kata Kepala BPH Migas Erika Retnowati melalui keterangan resminya, Kamis (11/7/2024).
Erika juga membahas perkembangan Program BBM Satu Harga yang telah berjalan sejak 2017. Dia meminta kepada Badan Usaha Penugasan untuk selalu memantau operasional dan keberlanjutan dari lembaga penyalur BBM Satu Harga yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Apabila ada kendala, kita bisa koordinasikan dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kita ingin program BBM Satu Harga berjalan sesuai tujuan awal program ini dilaksanakan," kata dia.
Senada, Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra mengungkapkan tantangan Badan Usaha Penugasan dalam menyalurkan BBM di daerah timur Indonesia, seperti kompleksitas rantai pasok penyediaan BBM kepada masyarakat.
"Antisipasi harus dipersiapkan dan dilakukan apabila terjadi kendala suplai. Ini bertujuan agar distribusi BBM tidak terganggu, sehingga kebutuhan konsumen di Papua dan Maluku dapat terpenuhi," kata Basuki.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPH Migas bekerja sama dengan berbagai pihak agar BBM dapat dinikmati masyarakat. Salah satunya adalah Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas).
Senada, Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra mengharapkan kolaborasi dan komunikasi terus ditingkatkan antara Hiswana Migas, Badan Usaha Penugasan dalam hal ini Pertamina Patra Niaga, serta BPH Migas.
"Jika ada kendala di lembaga penyalur, kami mohon kepada rekan-rekan Hiswana Migas untuk dapat menyampaikan kepada Badan Usaha Penugasan di area masing-masing, agar dapat segera disampaikan secara berjenjang sampai dengan Pimpinan Badan Usaha di Kantor Pusat," kata dia.
Hiswana Migas juga diharapkan terus membantu Badan Usaha Penugasan dan BPH Migas dalam menjangkau konsumen pengguna BBM di wilayah 3T.
Usai mengunjungi Fuel Terminal Sorong, Kepala BPH Migas dan Anggota Komite BPH Migas mengunjungi Kantor Pewakilan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Papua dan Maluku di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
Dalam pertemuan tersebut, Erika mendorong sinergi SKK Migas (hulu migas) dan BPH Migas (hilir migas), terutama dalam mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri.
"Mengingat wilayah Papua, Maluku yang strategis dan menyimpan cukup banyak sumber gas, kami berharap SKK Migas dapat menjaga ketersediaan gas bumi di Indonesia, terutama untuk mendukung pengembangan Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) gas bumi," kata dia.
Sementara itu, Yapit juga mendorong adanya kolaborasi antara SKK Migas dan BPH Migas dalam menjalankan program yang memberi dampak positif bagi masyarakat.
"Agar penerima manfaat sektor minyak dan gas bumi menjadi beragam, tidak tumpang tindih dan kita (hulu dan hilir) dapat jalan bersama untuk menyelenggarakan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang dimiliki oleh masing-masing instansi," kata dia.
Dikatakannya, kolaborasi yang lain adalah pemanfaatan aset hulu migas yang idle agar bisa dimanfaatkan oleh Badan Usaha yang bergerak di hilir migas.
"Tanki crude yang ada di Pamalu dulu di desain untuk menyimpan crude dengan jumlah yang besar, namun dengan beriringnya penurunan produksi dan shifting produksi minyak ke gas bumi maka tanki-tanki tersebut bisa dimanfaatkan," ujar Yapit.
(NIA)