BI Bakal Pangkas Outstanding dan Yield SRBI, Perluas Likuiditas Perekonomian
Bank Indonesia (BI) berkomitmen untuk terus menekan tingkat imbal hasil (yield) dan memangkas nilai outstanding Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
IDXChannel - Bank Indonesia (BI) berkomitmen untuk terus menekan tingkat imbal hasil (yield) dan memangkas nilai outstanding Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Langkah ini diambil guna memperlebar ruang likuiditas bagi perbankan sehingga dapat mengalir lebih optimal ke sektor riil dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti mengatakan penyesuaian instrumen moneter ini sejalan dengan arah bauran kebijakan bank sentral dalam memperkuat ekspansi likuiditas nasional.
"Kami terus mendorong penurunan yield dan outstanding SRBI. Yield SRBI 12 bulan saat ini berada di level 6,76 persen, lebih rendah dibandingkan level tertingginya sebesar 7,74 persen," ujar Destry dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (28/9/2026).
Selain melandainya imbal hasil, volume outstanding SRBI juga mencatatkan penurunan bertahap dari posisi puncak Rp1.096 triliun menjadi Rp1.013,5 triliun per 23 September 2026. Angka tersebut melandai jika dibandingkan posisi Juni 2026 yang sempat menyentuh Rp1.072,62 triliun, meski secara kumulatif masih berada di atas posisi Januari 2026 sebesar Rp754,76 triliun.
Destry menegaskan penurunan porsi simpanan perbankan di SRBI secara langsung membuka keran likuiditas yang lebih luas bagi aktivitas ekonomi domestik. Kondisi kecukupan likuiditas ini tecermin pula dari penurunan suku bunga pasar uang antarbank overnight (IndONIA) dari level tertingginya 6,61 persen pada Juni 2026 menuju posisi 5,91 persen.
"Likuiditas cukup terkendali. Ini sejalan dengan ekspansi likuiditas yang dilakukan dan diperkuat oleh Bank Indonesia," ujar Destry.
Bukan hanya via SRBI, BI juga memperluas injeksi likuiditas lewat instrumen Foreign Exchange (FX) swap dan repo, yang secara akumulatif telah menyalurkan tambahan likuiditas hingga Rp387 triliun sepanjang tahun berjalan 2026.
Untuk memastikan transmisi dana tersebut benar-benar terserap oleh sektor riil, bank sentral memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang dipadukan dengan skema disinsentif kepemilikan surat berharga.
"Hingga minggu pertama September 2026, total insentif likuiditas yang telah diberikan mencapai Rp491,2 triliun," kata Destry.
Dalam aturan KLM teranyar, bank yang menempatkan porsi surat berharga (SBN dan SRBI) lebih dari 19 persen dari total dana hanya bisa mengantongi insentif pembiayaan maksimal 4 persen.
Sebaliknya, perbankan yang menjaga kepemilikan SBN dan SRBI di bawah 19 persen sekaligus aktif menyalurkan kredit akan diganjar tambahan insentif 2 persen, sehingga total penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) yang dinikmati dapat mencapai level maksimal 6 persen.
Destry menekankan bahwa BI akan terus menyelaraskan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran demi menjaga stabilitas nilai tukar serta mengakselerasi momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
(NIA DEVIYANA)