ECONOMICS

Biaya Utang Naik Tajam, Sri Mulyani Jaga Defisit APBN di 4,50 Persen

Michelle Natalia 07/06/2022 15:52 WIB

Inflasi dan suku bunga tahun ini di ramal akan mengalami tren peningkatan, hal ini akan mendorong pembiaya utang yang juga naik tinggi.

Biaya Utang Naik Tajam, Sri Mulyani Jaga Defisit APBN di 4,50 Persen (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Inflasi dan suku bunga tahun ini di ramal akan mengalami tren peningkatan, hal ini akan mendorong pembiaya utang yang juga naik tinggi. Untuk itu, pemerintah akan menjaga defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2022 berada di 4,50 persen.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pelaksanaan APBN 2022 tetap perlu menurunkan defisit APBN, dimana defisit akan dijaga 4,50 persen PDB atau lebih rendah dari target APBN 2022 yang sebelumnya 4,85 persen PDB dan realisasi 2021 sebesar 4,57 persen dari PDB.  Penurunan defisit untuk menjaga biaya utang yang naik tajam akibat inflasi dan suku bunga.

"Pembiayaan anggaran termasuk menampung tambahan pembiayaan pendidikan dan memanfaatkan tambahan SAL sebesar Rp50 triliun," ujar Sri dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPD RI di Jakarta, Selasa(7/6/2022). 

Sri mengungkapkan bahwa penerimaan negara menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa tinggi hingga akhir April 2022. Dia memperkirakan posisi ini masih bertahan di akhir Mei 2022.

"Outlook pendapatan negara hingga akhir tahun kita perkirakan akan mencapai Rp2.266,2 triliun, artinya ini Rp420,1 triliun di atas APBN kita, ini berita baik bahwa Indonesia memiliki pendapatan yang lebih tinggi lebih dari Rp400 triliun dibanding dalam APBN," ungkapnya.

Ia juga menambahkan, bahwa belanja negara di APBN 2022 melonjak sangat tinggi. Belanja negara yang tadinya di Rp2.786 triliun diperkirakan akan melonjak ke Rp3.106,4 triliun. Bahkan, komponen terbesar dari kenaikan belanja adalah subsidi dan kompensasi energi yang kenaikannya bisa sampai 5 kali lipat.

"Belanja K/L sebesar Rp948,8 triliun, memperhitungkan tambahan pagu non-RM dan realokasi/pergeseran belanja K/L dan non K/L. Belanja non K/L sendiri sebesar Rp1.352,9 triliun, yang memperhitungkan salah satunya subsidi energi Rp208,9 triliun, lebih tinggi Rp74,9 triliun dari APBN," tutupnya. (RRD)

SHARE