AALI
9375
ABBA
274
ABDA
0
ABMM
2490
ACES
720
ACST
170
ACST-R
0
ADES
6125
ADHI
745
ADMF
8125
ADMG
174
ADRO
3140
AGAR
314
AGII
2350
AGRO
845
AGRO-R
0
AGRS
117
AHAP
83
AIMS
246
AIMS-W
0
AISA
151
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1550
AKRA
1185
AKSI
268
ALDO
770
ALKA
288
ALMI
0
ALTO
193
Market Watch
Last updated : 2022/08/10 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
532.38
-0.88%
-4.72
IHSG
7050.64
-0.74%
-52.24
LQ45
1000.41
-0.82%
-8.30
HSI
19496.09
-2.54%
-507.35
N225
27819.33
-0.65%
-180.63
NYSE
15264.79
-0.27%
-41.01
Kurs
HKD/IDR 1,894
USD/IDR 14,872
Emas
855,441 / gram

Ini Cara Sri Mulyani Agar Penerimaan Negara Melesat di 2023

ECONOMICS
Michelle Natalia
Selasa, 31 Mei 2022 12:38 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan dengan memperhatikan pelaksanaan APBN 2022 serta dinamika dan tantangan perekonomian global dan domestik.
Ini Cara Sri Mulyani Agar Penerimaan Negara Melesat di 2023. (Foto: MNC Media)
Ini Cara Sri Mulyani Agar Penerimaan Negara Melesat di 2023. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan dengan memperhatikan pelaksanaan APBN 2022 serta dinamika dan tantangan perekonomian global dan domestik. Salah satunya dengan menyiapkan kebijakan fiskal tahun 2023 didesain agar mampu merespon dinamika yang terjadi, menjawab tantangan.

Kemudian juga dapat mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. Kebijakan fiskal 2023 ini diarahkan pada peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Peningkatan produktivitas nasional akan ditempuh melalui upaya akselerasi transformasi ekonomi, yakni memanfaatkan secara optimal sekaligus mengantisipasi tren perubahan yang tengah terjadi pasca pandemi COVID-19 dengan mendorong peningkatan peran sektor-sektor potensial bernilai tambah tinggi," ujar Sri dalam rapat paripurna DPR di Jakarta, Selasa(31/5/2022).

Akselerasi transformasi ekonomi ini tentu saja perlu didukung dengan implementasi sejumlah agenda reformasi struktural, di antaranya penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan sistem logistik, implementasi UU Cipta Kerja, reformasi sektor keuangan, termasuk reformasi fiskal melalui UU HPP dan UU HKPD.

"Melalui akselerasi pemulihan ekonomi, reformasi struktural dan reformasi fiskal yang komprehensif dan konsisten, kebijakan fiskal 2023 akan berperan besar menjadi pilar utama kebijakan ekonomi makro untuk memacu kinerja ekonomi nasional, stabilisator jika terjadi guncangan, sekaligus sebagai instrumen utama pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi ke seluruh pelosok dan lapisan ekonomi masyarakat," jelas Sri. 

Dia mengatakan, pemerintah menyadari bahwa penerimaan perpajakan mempunyai kontribusi yang signifikan dalam pendapatan negara, namun di tengah proses pemulihan ekonomi upaya pencapaiannya masih menghadapi tantangan. 

"Oleh karena itu, kami mengapresiasi pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi
Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP terkait pentingnya mendorong optimalisasi pendapatan negara, antara lain mendorong agar target perpajakan dapat tercapai dan rasio perpajakan dapat ditingkatkan," ucap Sri.

Salah satu tantangan mendasar dalam melakukan optimalisasi pendapatan negara adalah menciptakan terobosan kebijakan yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan dunia usaha. Beberapa terobosan kebijakan pendapatan negara yang akan dilakukan Pemerintah tahun 2023 antara lain melanjutkan penguatan reformasi baik secara administrasi maupun mebijakan regulasi. 

"Dari sisi administrasi, perbaikan diarahkan untuk mendorong peningkatan pengawasan kegiatan penerimaan pajak dengan berbasis pada data, teknologi, dan analisis risiko yang lebih dalam. Penguatan administrasi ditempuh melalui lima pilar utama mulai dari organisasi, proses bisnis, regulasi, sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi," tambah Sri.

Sementara itu, penguatan di sisi regulasi ditempuh melalui penerapan UU HPP secara efisien dan efektif termasuk mempercepat penerbitan berbagai peraturan turunannya. Substansi UU HPP menjadi basis hukum dalam reformasi perpajakan yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat dan UMKM.

"Beberapa terobosan dalam APBN 2023 diantaranya pemerintah akan melanjutkan upaya perluasan basis pajak sebagai tindak lanjut Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan mempercepat implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP. Selain itu, pemerintah juga akan tetap menyediakan insentif pajak secara terarah dan terukur untuk mendorong pertumbuhan sektor dan industri tertentu sekaligus menarik investasi baru," jelasnya.

Hal yang juga penting adalah melakukan percepatan implementasi core tax system dan meningkatkan aktivitas digital forensic untuk mendukung penegakan hukum pajak. Sejalan dengan terobosan kebijakan pajak, berbagai inovasi dan kebijakan baru untuk meningkatkan PNBP juga akan terus diupayakan diantaranya melalui penyempurnaan regulasi, perbaikan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan aset negara, peningkatan nilai tambah ekonomis, penguatan tata kelola, peningkatan inovasi dan kualitas layanan publik serta optimalisasi dividen BUMN terutama BUMN yang menerima PMN.

"Meskipun risiko ketidakpastian masih tinggi di tahun depan, namun pemerintah optimis berbagai inovasi dan terobosan ini akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan negara di tahun 2023 sekaligus mendukung peningkatan tax ratio dan upaya konsolidasi fiskal. Agar terobosan berjalan lebih efektif, pemerintah sekali lagi mengajak setiap penyelenggara negara, pejabat publik dan pimpinan pemerintah daerah agar memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam hal kepatuhan pembayaran pajak," pungkas Sri. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD