Michelle Natalia
Dia mengatakan, pemerintah menyadari bahwa penerimaan perpajakan mempunyai kontribusi yang signifikan dalam pendapatan negara, namun di tengah proses pemulihan ekonomi upaya pencapaiannya masih menghadapi tantangan.
"Oleh karena itu, kami mengapresiasi pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi
Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP terkait pentingnya mendorong optimalisasi pendapatan negara, antara lain mendorong agar target perpajakan dapat tercapai dan rasio perpajakan dapat ditingkatkan," ucap Sri.
Salah satu tantangan mendasar dalam melakukan optimalisasi pendapatan negara adalah menciptakan terobosan kebijakan yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan dunia usaha. Beberapa terobosan kebijakan pendapatan negara yang akan dilakukan Pemerintah tahun 2023 antara lain melanjutkan penguatan reformasi baik secara administrasi maupun mebijakan regulasi.
"Dari sisi administrasi, perbaikan diarahkan untuk mendorong peningkatan pengawasan kegiatan penerimaan pajak dengan berbasis pada data, teknologi, dan analisis risiko yang lebih dalam. Penguatan administrasi ditempuh melalui lima pilar utama mulai dari organisasi, proses bisnis, regulasi, sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi," tambah Sri.
Sementara itu, penguatan di sisi regulasi ditempuh melalui penerapan UU HPP secara efisien dan efektif termasuk mempercepat penerbitan berbagai peraturan turunannya. Substansi UU HPP menjadi basis hukum dalam reformasi perpajakan yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat dan UMKM.
