AALI
0
ABBA
0
ABDA
0
ABMM
0
ACES
0
ACST
0
ACST-R
0
ADES
0
ADHI
0
ADMF
0
ADMG
0
ADRO
0
AGAR
0
AGII
0
AGRO
0
AGRO-R
0
AGRS
0
AHAP
0
AIMS
0
AIMS-W
0
AISA
0
AISA-R
0
AKKU
0
AKPI
0
AKRA
0
AKSI
0
ALDO
0
ALKA
0
ALMI
0
ALTO
0
Market Watch
Last updated : 2022/09/26 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
539.43
-0.46%
-2.48
IHSG
7127.50
-0.71%
-51.08
LQ45
1020.20
-0.53%
-5.44
HSI
17855.14
-0.44%
-78.13
N225
26548.61
0.44%
+117.06
NYSE
13580.39
-1.57%
-216.61
Kurs
HKD/IDR 1,925
USD/IDR 15,125
Emas
790,953 / gram

Gawat! Sri Mulyani Sebut Dunia Lagi Hadapi Krisis di Atas Krisis

ECONOMICS
Michelle Natalia
Selasa, 31 Mei 2022 11:43 WIB
Potensi dampak lebih lanjut dapat terwujud dalam bentuk krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan di berbagai belahan dunia.
Gawat! Sri Mulyani Sebut Dunia Lagi Hadapi Krisis di Atas Krisis (FOTO:MNC Media)
Gawat! Sri Mulyani Sebut Dunia Lagi Hadapi Krisis di Atas Krisis (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, dalam dua tahun dunia mengalami krisis akibat pandemi Covid-19 disusul oleh krisis yang diakibatkan oleh tegangan geopolitik Rusia-Ukraina. 

Potensi dampak lebih lanjut dapat terwujud dalam bentuk krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan di berbagai belahan dunia. 

"Terminologi yang sekarang muncul adalah krisis di atas krisis. Seluruh dunia sedang mengalami cobaan yang sungguh teramat berat, seluruh bangsa Indonesia juga bahu membahu menghadapi krisis pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah modern Indonesia," ujar Sri dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa(31/5/2022).

Dia mengatakan, dengan modal kebersamaan, pihaknya menyimak dengan sungguh-sungguh terkait pandangan fraksi-fraksi atas KEM-PPKF 2023 yang memberikan dukungan untuk menguatkan peran kritikal APBN agar tetap responsif dan fleksibel sebagai shock absorber untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan melanjutkan pemulihan ekonomi.

Pada saat ekonomi nasional makin menguat dan pulih dari krisis akibat pandemi, pilihan kebijakan konsolidasi fiskal tetap harus dilakukan. 

"Di satu sisi, hal ini memberikan ruang lebih besar bagi sektor swasta untuk semakin pulih. Pada sisi lain, kebijakan konsolidasi fiskal juga akan memastikan kesehatan dan sustainabilitas APBN untuk dapat kembali berfungsi menyerap tekanan yang pasti dan mungkin terjadi di kemudian hari," ucap Sri.

Dengan komitmen bersama ini, pihaknya sepakat untuk melakukan konsolidasi fiskal selaras dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 atau Perppu Nomor 1 tahun 2020 yang mengamanatkan defisit APBN kembali paling tinggi sebesar 3% dari PDB 2023. 

Ikhtiar untuk terus menjaga APBN sehat dan berkesinambungan diperkuat bersama dengan disahkannya dua pilar penting reformasi di bidang fiskal, yaitu UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

"Kedua UU tersebut menjadi fondasi penting dalam rangka transisi menuju konsolidasi fiskal yang mulus dan aman tanpa mengganggu keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah akan terus melakukan penguatan sisi belanja melalui Program Spending Better, di dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara, baik pusat dan daerah, dalam mendukung dan mencapai pelaksanaan agenda-agenda pembangunan nasional," pungkasnya.

(SAN)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD