Bos Bulog Bantah Bansos Bikin Harga Beras Mahal dan Langka di Ritel Modern

Perum Bulog membantah penyaluran bantuan sosial (bansos) menyebabkan kelangkaan beras di ritel modern.

IDXChannel - Perum Bulog membantah penyaluran bantuan sosial (bansos) menyebabkan kelangkaan beras di ritel modern.

"Tidak, saya jawab, tidak, tidak, tegas! Kenapa? Baik SPHP maupun bantuan pangan direncanakan bersama-sama dan dialokasikan bersama," tegas Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dalam Diskusi Media perihal Data dan Fakta Kondisi Perberasan Indonesia Terkini di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Selasa (13/2/2024). 

Diungkapkan Bayu, alasan impor dua juta ton pada tahun ini sejatinya karena untuk bantuan pangan dan SPHP.

"Jadi tidak ada alasan bantuan pangan bikin stok penyaluran SPHP lebih sulit, tidak," tegasnya. 

Dalam kesempatan itu, Bayu juga memastikan penyaluran beras bantuan 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima manfaat yang saat ini proses penyalurannya tengah dihentikan sementara akan kembali dilanjutkan. 

Bayu bilang, alasan pemberhentian sementara i lantaran pihaknya menghormati proses pemilu yang akan berlangsung pada Rabu (14/2/2024) besok. 

"Lusa (15/2/2024), bantuan pangan sudah dimulai lagi. Kita menghentikan sementara buat menghormati proses Pemilu. Daripada nanti timbul fitnah dan segala macam. Jadi dihentikan dulu sampai besok. Insyaallah (setelahnya) langsung ada bantuan pangan," terang Bayu.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi juga telah membantah program bantuan sosial (bansos) pangan beras 10 kilogram (kg) menjadi penyebab kelangkaan beras di pasar. 

Menurutnya, kelangkaan beras premium 5 kg di tingkat ritel saat ini disebabkan oleh melonjaknya harga beli di tingkat produsen. 

"Bantuan pangan itu nggak ada kaitannya sama harga, tetapi (kelangkaan beras saat ini) negara tetap hadir," katanya usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/2/2024).

Arief menekankan, pemerintah telah memutuskan untuk menghentikan sementara bantuan pangan beras pemerintah pada 8-14 Februari 2024.

Langkah tersebut, kata Arief, diambil untuk menghormati proses Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 yang sedang memasuki masa tenang. Oleh sebab itu, dia menekankan bahwa program bansos tidak pernah berkorelasi dengan kelangkaan beras. 

"Jadi bansos pangan itu nggak memengaruhi (kelangkaan beras) itu," pungkas Arief.

(YNA)