BPS: Pemutakhiran DTSEN Jadi Kunci Penyaluran Bansos Tepat Sasaran
Akurasi pemeringkatan desil sangat bergantung pada kebaruan data dasar yang digunakan, bukan sekadar penyesuaian pada metode kalkulasinya.
IDXChannel - Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data Badan Pusat Statistik (BPS), Setia Pramana, menekankan pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkala agar data yang digunakan pemerintah tetap akurat dan mencerminkan kondisi riil masyarakat.
Setia menjelaskan akurasi pemeringkatan desil sangat bergantung pada kebaruan data dasar yang digunakan, bukan sekadar penyesuaian pada metode kalkulasinya.
“Yang penting bukan hanya metodologi ranking, tetapi data yang di-ranking harus terkini, akurat, dan mutakhir,” ujar Setia di sela diskusi Metodologi Penentuan Desil dan Pengukuran Kemiskinan di Indonesia, Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Penentuan desil dalam DTSEN tidak hanya mengacu pada tingkat pengeluaran atau pendapatan semata, melainkan mengkalkulasi lebih dari 40 variabel indikator sosial-ekonomi seperti karakteristik rumah tangga, kondisi perumahan, kepemilikan aset, hingga akses sanitasi.
“Bukan desilnya yang harus dimutakhirkan, tetapi datanya. Kondisi masyarakat harus di-update sesuai kondisi saat ini. Desil bukan diurutkan berdasarkan pengeluaran saja. Kita punya lebih dari 40 variabel. Jadi, tidak ada batas pendapatan tertentu yang otomatis menentukan seseorang masuk desil tertentu,” ujar dia.
Untuk menangkap dinamika kesejahteraan masyarakat yang terus berubah, BPS menjalankan pemutakhiran data berkala tiap tiga bulan sekali, sekaligus membuka peluang integrasi data lintas 18 kementerian dan lembaga terkait dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan data pribadi.
“Harapannya, dengan data yang mutakhir, kita bisa menangkap dinamika kondisi masyarakat. Kalau memang ada sesuatu yang berubah, masyarakat perlu melaporkannya. Kalau bicara data, sangat memungkinkan kita berkolaborasi dengan seluruh kementerian dan lembaga,” kata Setia.
Di sisi implementasi, Tenaga Ahli Kementerian Sosial, Andi Kurniawan menjelaskan pemanfaatan DTSEN telah berhasil menjangkau 4,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang sebelumnya terlewat dari program bantuan sosial (bansos).
“Sekarang ada 4,3 juta KPM baru yang mendapatkan bansos karena kita sudah menggunakan DTSEN. Yang paling penting adalah bagaimana membangun dynamic social registry untuk menangkap kondisi sosial ekonomi yang sangat dinamis,” ujar Andi.
Pemerintah juga tengah menyiapkan digitalisasi penyaluran bansos yang ditargetkan mulai diluncurkan pada Oktober 2026 dan diimplementasikan penuh pada Januari 2027.
Untuk mencegah masyarakat rentan terisolasi dari sistem digital, seperti kelompok lansia, pemerintah mendorong Gerakan Nasional Peduli Tetangga melalui pengerahan agen perlindungan sosial (perlinsos).
“Siapa pun bisa berperan sebagai agen perlinsos. Yang penting jangan sampai ada masyarakat yang tertinggal,” ucap Andi.
(NIA DEVIYANA)