Anggie Ariesta
IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan tingkat kemiskinan nasional per Maret 2026 sebesar 8,07 persen pada 5 Agustus 2026. Di sisi lain, berdasarkan pengelompokan negara berpenghasilan menengah atas (Upper-Middle-Income Country), Bank Dunia memperkirakan 64,1 persen penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dengan standar sebesar USD8,30 PPP atau sekitar Rp51.087 per orang per hari.
Mengapa tingkat kemiskinan versi BPS dan Bank Dunia berbeda?
Baik BPS maupun Bank Dunia menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Indonesia sebagai sumber data, namun keduanya mengukur kemiskinan dengan cara yang berbeda, karena pengukuran tersebut memiliki tujuan yang berbeda pula.
Dalam pernyataan bersama BPS dan Bank Dunia, Kamis (10/9/2026), dijelaskan bahwa BPS mengukur kemiskinan berdasarkan biaya hidup di Indonesia. BPS menghitung jumlah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok lainnya, seperti perumahan, pakaian, dan transportasi, di 75 wilayah perkotaan dan perdesaan di setiap provinsi, serta memperbarui angka-angka tersebut dua kali setahun untuk menyesuaikan dengan perubahan harga.
Pada Maret 2026, ambang batas tersebut tercatat sebesar Rp669.235 per orang per bulan, atau sekitar USD3,60 per hari. Garis kemiskinan nasional ini dirancang untuk memberikan gambaran kemiskinan yang lebih akurat dengan mencerminkan standar dan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia.
Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional untuk membandingkan standar hidup antar negara. Hal ini memerlukan standar yang sama, bukan garis kemiskinan yang didasarkan pada harga dan pola konsumsi masing-masing negara.
