Rohman Wibowo
IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) buka suara terkait laporan Bank Dunia yang menyebut sebanyak 64,2 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan.
Angka estimasi untuk 2026 tersebut dihitung berdasarkan batas kemiskinan internasional sebesar USD8,30 per kapita per hari dengan menggunakan acuan Purchasing Power Parity (PPP) 2021.
Sementara itu, data resmi BPS mencatat proporsi penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 berada di level 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. BPS menegaskan bahwa perbedaan data tersebut harus disikapi secara bijak dan cermat karena kedua angka tersebut dihitung memakai indikator serta peruntukan yang berlainan, sehingga tidak dapat disandingkan secara langsung sebagai satu tolok ukur kemiskinan yang setara.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, M. Nashrul Wajdi, menerangkan bahwa kalkulasi yang dirilis oleh Bank Dunia tidak menggunakan garis kemiskinan nasional Indonesia sebagai dasar perhitungannya.
“Angka 64,2 persen merupakan perkiraan penduduk Indonesia yang pengeluarannya berada di bawah USD8,30 per kapita per hari menurut Bank Dunia. Garis kemiskinan tersebut dihitung berdasarkan standar yang ditetapkan World Bank, bukan garis kemiskinan nasional yang digunakan di Indonesia. Nilainya ditetapkan berdasarkan standar kemiskinan yang umum digunakan di negara-negara dalam kelompok pendapatan menengah atas, dan digunakan terutama untuk membandingkan kondisi antarnegara,” jelas Nashrul dalam keterangan resmi, Kamis (3/9/2026).
