Cair Mulai Pekan Depan, Anggaran THR untuk ASN DKI Paling Besar
Pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp48,7 triliun untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR).
IDXChannel - Pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp48,7 triliun untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) di 2024. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, ASN penerima Tunjangan Hari Raya (THR) terbesar di Pemerintah Daerah adalah DKI Jakarta dan Banten.
"Kita perkirakan memberikan THR terbesar adalah DKI," jelas dia dalam Konferensi Pers Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 Tahun Anggaran 2024, Jumat (15/3/2024).
Tito menjelaskan, kondisi tersebut bisa terjadi kerena wilayah tersebut memiliki ketahanan fiskal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat dan besar. Sehingga kata Tito, hanya membutuhkan sekitar 20 persen bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Tranfer ke Daerah (TKD).
"Karena standarnya sudah tinggi dan kemudian mereka memiliki kapastitas fiskal cukup kuat Rp80-an triliun dan PAD 73 persen. Jadi ketergantngan kepada pusat hanya lebih kurang 20-an persen. Apalagi untuk tHR dan gaji ke-13nya sudah akan dikirim dari Dana Alokasi Umum (DAU). DAU sudah memeprhitungkan THR dan gaji ke-13 untuk semua darah," jelas dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan anggaran secara total yang digelontorkan pemerintah untuk THR PNS tahun ini. Sri Mulyani menjelaskan rinciannya, Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR PNS dan Rp50,8 triliun lainnya untuk pembayaran gaji ke-13 PNS.
“Untuk 2024 ini, untuk ASN (anggaran) naik dari Rp11,7 triliun menjadi Rp18 triliun karena ada kenaikan gaji pokok. Kemudian komponen tunjangan kinerjanya (tukin) itu 100% kalo tahun lalu hanya 50%, sehingga total untuk tukin ASN pusat Rp6,82 triliun dan pensiunan naik dari Rp9,8 triliun menjadi Rp11,65 triliun karena ada kenaikan pensiun 12%," jelas dia di acara yang sama.
Sri Mulyani juga menegaskan bahwa THR PNS akan mulai dibayarkan 2 minggu ke depan atau paling cepat H-10 lebaran. Pembayaran gaji ke-13 PNS tersebut juga untuk meningkatkan daya beli.
"Ini kita harapkan meningkatkan daya beli ASN, dan bisa digunakan untuk belanja produk dalam negeri agar membantu UMKM sehingga betul-betul bermanfaat," kata Sri Mulyani.
(SLF)