Catat! Daerah Ini Bakal Dapat Lahan Bekas Pencabutan IUP

Pemerintah hingga bulan Agustus 2022 setidaknya telah mencabut sebanyak 2.065 IUP (Izin Usaha Pertambangan).

IDXChannel - Pemerintah melalui stagas yang dibentuk oleh Kementerian Investasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) hingga bulan Agustus 2022 setidaknya telah mencabut sebanyak 2.065 IUP (Izin Usaha Pertambangan).

Menteri/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan dari jumlah tersebut setidaknya 733 pelaku usaha menyatakan keberatan, 196 IUP diantaranya sudah dilakukan evaluasi ulang oleh Satgas Percepatan Invetasi.

Sedangkan 75 diantaranya bakal dikembalikan izinya setelah dilakukan review oleh tim satgas percepatan Invetasi, sedangkan sisa IUP yang tidak lolos tahap review oleh tim satgas bakal dikembalikan kepada negara untuk selanjutnya diberikan kepada masyarakat.

"Setelah kita melakukan pencabutan dan verifikasi terakhir, maka lahan yang ada akan kita distribusi kepada kelompok yang dianggap kita untuk pemerataan," ujar Bahlil saat ditemui di Kantornya, Jumat (12/8/2022).

Menurutnya lahan tersebut nantinya bakal diserahkan kepada organisasi masyarakat, BUMDes, BUMD hingga UMKM di tempat izin tersebut dicabut. Adapun 5 (lima) besar provinsi berdasarkan jumlah IUP dicabut adalah Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Bahlil menjelaskan lahan yang sudah dicabut akan dikembalikan kepada negara, yang selanjutnya akan mendistribusikannya berdasarkan skala prioritas.

"Kalau yang besar memang ada mekanisme tender, tapi kalau yang untuk ormas, BUMD, UMKM, yayasan dan koperasi, itu pemerintah akan melakukan penetapan," kata Bahlil.

"Presiden mengatakam UMKM di daerah harus mendapat manfaat, jangan izin hanya di kuasai oleh satu orang tertentu, ini sebagai instrumen memberikan keadilan," lanjutnya.

Intinya, ungkap Bahlil, pencabutan dan pendistribusian lahan kembali ini dilakukan untuk penataan. Harapannya dengan masyarakat daerah mendapat lahan cabutan izin itu bisa dimanfaatkan dengan kegiatan yang lebih produktif untuk masyarakat.

"Kita pingin pengusaha nasional muncul, pengusaha daerah menambah, supaya ada keseimbangan, jangan ekonomi hanya di kuasai oleh satu kelompok tertentu, harus merata," pungkasnya.

(NDA)