Dana Transfer ke Daerah Naik Terus, Sri Mulyani Wanti-Wanti Jangan Seperti Brasil
Menkeu, Sri Mulyani Indrawati mencatat, anggaran transfer ke daerah (TKD) terus meningkat selama 20 tahun terakhir.
IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mencatat, anggaran transfer ke daerah (TKD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus meningkat selama 20 tahun terakhir.
Pada 2004, katanya, TKD hanya sekira Rp100 triliun, dan tahun ini sudah mencapai Rp857 triliun. Bahkan dalam RAPBN 2025 dianggarkan lebih dari Rp900 triliun.
Sri Mulyani menekankan kenaikan utang yang kerap ditanyakan juga sejalan dengan laju kenaikan belanja lain termasuk dana yang ditransfer ke daerah.
“DPD kan waktu itu juga menanyakan mengenai utang. Jadi melihat utang naik, tapi lupa melihat banyak yang lain juga naik, mungkin ini untuk menetralisir,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (2/9).
“Ini menggambarkan kenaikan lebih dari 9 kali lipat,” ujar Sri Mulyani.
Dengan kata lain, sejak otonomi daerah (otda)diimplementasikan, dia bilang, terjadi transfer yang mengalami peningkatan terus menerus.
Berbagai kebijakan dan Undang-Undang baru ditengarai menyebabkan transfer ke daerah meningkat, seperti otonomi khusus Papua pada 2002, otonomi khusus Aceh pada 2008, dan Papua Barat pada 2009.
Setiap kali ada ide kebijakan baru masuk, lanjut Sri Mulyani, akan menambah jumlah transfer ke daerah, sehingga APBN yang menanggung beban perlu dijaga.
Penguatan dan tata kelola APBD, menurutnya, masih perlu ditingkatkan. Hal ini karena banyak daerah dengan transfer meningkat, namun masih perlu menyinergikan prioritas sesuai kemampuan APBN, sehingga dampak pembangunannya seharusnya lebih tinggi.
"Pengelolaan fiskal daerah harus semakin ditingkatkan, karena kalau tidak daerah hanya menunggu saja dari transfer, mereka sebetulnya memiliki resource dan bisa melakukan berbagai inovasi dari APBD-nya,” tutur Sri Mulyani.
Menkeu juga mewanti-wanti daerah agar tidak terjadi masalah pengelolaan keuangan, seperti di Amerika Latin, yakni Brasil dan Argentina.
Daerah-daerah di negara tersebut melakukan ekspansi APBD dengan tidak disiplin, sehingga menimbulkan berbagai dampak, yaitu dampak kesehatan anggaran. Imbasnya terjadi penurunan tajam pada APBN-nya dan menimbulkan krisis.
Berdasarkan data APBN Kementerian Keuangan, transfer ke daerah memakai porsi anggaran negara terbesar, diikuti biaya bunga utang lalu belanja barang.
Pada 2015, awal Presiden Jokowi menjabat, TKD menyerap sebesar Rp573,7 triliun. Di akhir pemerintahan atau tahun ini, transfer ke daerah dianggarkan sebesar Rp881 triliun, dan tahun depan ditargetkan Rp919 triliun.
(Fiki Ariyanti)