Anggie Ariesta
IDXChannel - DPR mengusulkan agar tunjangan kinerja (tukin) kementerian atau lembaga (K/L) dipotong jika tidak bisa memenuhi target sasaran pembangunan prioritas nasional yang telah dijanjikan dalam setiap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit. Menurutnya, hal itu karena pemerintah dan DPR setiap tahun membahas target pembangunan, seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran.
Dolfie mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab jika target-target itu tidak tercapai.
"Apabila tidak tercapai itu bagaimana? Kami mengusulkan misalnya tingkat pengangguran terbuka ini kan ada K/L yang mengurusi ini, tukinnya disesuaikan karena tidak tercapai, enggak bisa dibiarin. Rakyat menunggunya lama nanti, sementara ASN-nya gajinya naik terus," kata Dolfie dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan pemerintah, Rabu (28/8).
Awalnya Dolfie menyoroti pemerintah yang setiap tahun merumuskan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat kemiskinan ekstrem, rasio gini dan sebagainya.
