Dikepung Permasalahan Global, Jokowi Minta Pemerintah Lebih Cermati Ekonomi Mikro
Kondisi tersebut, menurut Jokowi, harus disadari dan dipahami betul tidak hanya oleh pemerintah pusat, melainkan seluruh jajaran pemerintah yang ada di daerah.
IDXChannel - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, kembali mengingatkan semua pihak tentang situasi sulit yang tengah dihadapi dunia saat ini. Berbagai permasalahan menjadi tantangan yang harus disikapi seluruh negara, seperti pandemi COVID-19 yang belum juga rampung, perang Rusia-Ukraina hingga krisis pangan dan energi.
"Inilah yang saya bilang, keadaan yang sangat sulit. Oleh sebab itu kita tidak boleh bekerja standar! Tidak bisa lagi. Keadaannya tidak normal. Jadi kita tidak boleh lagi bekerja rutinitas karena memang keadaannya tidak normal. Tidak bisa kita pakai standar-standar baku, pakem. Nggak bisa," ujar Jokowi, dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022, di Jakarta, Kamis (18/8/2022).
Kondisi tersebut, menurut Jokowi, harus disadari dan dipahami betul tidak hanya oleh pemerintah pusat, melainkan seluruh jajaran pemerintah yang ada di daerah, mulai dari gubernur, bupati hingga walikota.
"Kita tidak lagi bisa dengan hanya melihat sisi makronya saja. Nggak akan jalan. Percaya Saya. Makronya dilihat, mikronya juga lebih dilihat lagi. Harus dilihat lebih detil lagi lewat angka-angka dan data-data karena memang keadaannya tidak normal," tutur Jokowi.
Karenanya, Jokowi meminta agar jajaran bupati, walikota, dan gubernur dapat betul-betul bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP). Dari kerjasama tersebut, seluruh kepala daerah diminta aktif mengecek kondisi di wilayahnya masing-masing terkait komoditas-komoditas apa saja yang berpotensi menimbulkan inflasi.
"Bisa saja beras, cabai, atau bawang merah. Harus dicek. TPIP cek daerah mana yang memiliki pasokan yang melimpah, disambungkan. Ini harus disambungkan, karena negara ini negara besar sekali. Ada 514 kabupaten/kota dan 37 provinsi," ungkap Jokowi.
Dicontohkan Jokowi, dirinya pernah berkomunikasi dengan kepala daerah di Merauke, Papua Selatan. Oleh kepala daerah tersebut diinformasikan bahwa harga beras di sana sangat murah, hanya Rp6.000 per kilogram.
"Tapi herannya kenapa nggak ada yang beli. Nggak ada yang ambil. Padahal harganya murah, cuma Rp6 ribu. Sudah Saya cek dan memang benar (harganya Rp6 ribu per kilogram). Kenapa daerah yang kekurangan (pasokan beras) tidak mengambil dari sana," keluh Jokowi.
Kalau memang permasalahannya terkait biaya transportasi yang mahal, Jokowi mengaku telah menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri bahwa kebutuhan transportasi tersebut mestinya bisa diambilkan dari anggaran tak terduga.
"Untuk menutup biaya transportasi di barang-barang, ya ada. Dan saya sudah perintahkan kepada Mendagri untuk mengeluarkan surat keputusan atau edaran yang menyatakan bahwa anggaran tidak terduga itu bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah. Gunakan untuk itu tadi, biaya transport, biaya distribusi," tegas Jokowi. (TSA)