Dilematis, Kenaikan BBM Bisa Hambat Sektor Vital Komoditas Peternakan
Perangkat milik TNI dan BUMN bisa digunakan untuk menyalurkan bahan pangan ke kawasan terpelosok sehingga ongkos angkut bisa ditekan seminimal mungkin.
IDXChannel - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebetulnya bukan hal yang baru kali ini saja terjadi di negeri ini. Namun kenaikan harga kali ini seolah terlihat berbeda dan semarak, sebagai imbas dari dorongan di era digitalisasi yang semakin kuat, sehingga dampak yang dirasakan juga semakin meluas bagi masyarakat.
Banyak asumsi negatif masyarakat yang timbul akibat berita kenaikan BBM ini. Salah satunya ialah pendapat masyarakat bahwa berita kenaikan BBM ini merupakan langkah untuk menutup-nutupi kasus yang sebelumnya telah mencuat akhir-akhir ini. Padahal, bukan itu latar belakang yang membuat BBM terus melambung.
Tidak dapat dimungkiri bahwa kenaikan harga BBM ini akan menyebabkan kenaikan inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat. Kenaikan inflasi terjadi karena BBM adalah sektor vital dari sebuah produksi dan transportasi.
Padahal belanja rumah tangga, bersama konsumsi pemerintah, merupakan komponen pertumbuhan ekonomi negara yang relatif dapat didorong oleh pemerintah dalam jangka pendek untuk memulihkan perekonomian nasional di saat-saat sulit seperti sekarang ini.
Lalu bagaimana dampak untuk pelaku komoditi khususnya peternakan? Saat ini, menurut Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Ali Usman, bukanlah saat yang tepat untuk menaikkan harga BBM karena kondisi perekonomian warga yang tidak stabil.
Seperti diketahui, harga bahan pokok untuk sejumlah komoditas ini naik, sebut saja harga pakan ternak, bibit, dan pupuk yang juga meningkat. Hal tersebut tentu sangat memberatkan para peternak dan petani.
Belum lagi harga bahan bakar yang naik juga akan menyulitkan nelayan untuk melaut. ”Jika kondisi ini dibiarkan, harga pangan akan terus meroket,” ujar Ali beberapa waktu lalu.
Di tingkat petani, dampak kenaikan harga BBM ada yang bersifat langsung seperti meningkat biaya operasional, karena BBM tersebut langsung sebagai salah satu input produksi, atau bersifat tidak langsung lewat kenaikan biaya transportasi serta ada yang bersifat penyesuaian dengan berubah ongkos atau harga.
Apalagi, untuk distribusi, lebih dikuasai oleh pihak swasta sehingga kenaikan harga akan dibebankan kepada konsumen. Jika dirata-rata, dari Maret 2020 hingga kini, kenaikan harga pangan sudah menyentuh 50 persen.
Sebaiknya pemerintah melakukan intervensi, terutama dalam proses distribusi barang. Perangkat milik TNI dan BUMN bisa digunakan untuk menyalurkan bahan pangan ke kawasan terpelosok sehingga ongkos angkut bisa ditekan seminimal mungkin.
Peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Agus Herta Sumarto menuturkan bahwa rentetan kenaikan harga ini jelas akan menggerus daya beli masyarakat dan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Tak hanya itu, kenaikan harga bahan bakar minyak tentu menimbulkan banyak kontroversi dalam masyarakat. Kontroversi itu akhirnya membentuk tiga kelompok yaitu pihak yang mendukung (pro), pihak yang menerima saja kebijakan (abstain) dan pihak yang menolak dengan keras kebijakan yang ada (kontra). (TSA)