Ditagih Realisasi Proyek 35.000 MW, Begini Jawaban PLN

permintaan listrik nasional saat ini sedang dihadapkan pada tantangan yang cukup berat.

IDXChannel - Anggota Komisi VII DPR RI, Tifatul Sembiring, mempertanyakan nasib program kelistrikan 35.000 mega watt (MW) atau 35 giga watt (GW) yang sebelumnya telah digagas oleh pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Tifatul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang digelar Rabu (5/7/2023).

Menurut Tifatul, permintaan listrik nasional saat ini sedang dihadapkan pada tantangan yang cukup berat seiring mulai beroperasinya kembali dunia usaha dan berbagai sektor kehidupan secara normal pasca pandemi COVID-19.

Kondisi tersebut tentu mengakibatkan lonjakan kebutuhan pasokan listrik yang demikian besar, yang harus segera dicarikan solusinya.

"Bagaimana nasib target Presiden Jokowi untuk 35.000 MW? Itu kan dulu asumsinya growth kita 7%-8%. Tapi ternyata kan realitanya berkata lain, ada pandemi COVID dan sebagainya," ujar Tifatul. 

Menjawab hal tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, yang hadir secara langsung dalam rapat tersebut pun menyampaikan berbagai kabar terbaru terkait perkembangan proyek listrik 35 GW tersebut.

Menurut Darmawan, sejatinya program tersebut dirancangan untuk lima tahun, namun dengan adanya renegosiasi dengan produsen listrik swasta atau independent power producer (IPP) maka jadwalnya mundur.

"Dulu 35 GW itu dirancang untuk 5 tahun. Dengan adanya renegosiasi ini makanya jadwalnya kami undurkan, dari yang tadinya selesai di 2019, kami mundur menjadi tahun 2026, sehingga begitu jadwalnya yang tadinya 5 tahun menjadi 10 tahun maka kami ada waktu mengejar ketertinggalan dari demand," ujar Darmawan.

Darmawan menuturkan, dari program tersebut yang sudah beroperasi sekitar 22 hingga 23 GW. Namun ia mengakui ada beberapa yang mengalami penundaan hingg dihapus dari perencanaan.

"Sekitar 22 sampai 23 GW sudah terdeliver, commisioning. Nah tentu saja ini kami tunda-tunda tunda pak, dan  ada sebagian juga yang kami remove dari perencanaan," tegas Darmawan. (TSA)