DPR Apresiasi Rencana Pemerintah Luncurkan BBM Rendah Sulfur
perlu ada diskusi lebih jauh dan mendalam guna membahas rencana penggantian tersebut, karena berkaitan dengan kondisi keuangan negara.
IDXChannel - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengapresiasi inisiatif pemerintah mengembangkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis baru yang diklaim memiliki komposisi rendah sulfur.
Rencananya, varian BBM tersebut bakal mulai dirilis ke publik pada Agustus 2024 mendatang.
"BBM rendah sulfur ini tentu baik bagi lingkungan hidup dan eco-friendly, sehingga layak didukung sebagai upaya menurunkan angka polusi udara, terutama di perkotaan," ujar dalam keterangan resminya, Senin (22/7/2024).
Meski demikian, Mulyanto mengaku tidak sepakat bila hadirnya BBM rendah sulfur ini dimaksudkan untuk mengganti BBM bersubsidi yang sekarang telah eksis di masyarakat, baik Solar ataupun Pertalite.
Jika pun pemerintah menghendaki hal itu, menurut Mulyanto, perlu ada diskusi lebih jauh dan mendalam guna membahas rencana penggantian tersebut, karena berkaitan dengan kondisi keuangan negara, tingkat inflasi, maupun daya beli masyarakat.
"Langkah (merilis BBM rendah sulfur) bagus-bagus saja, selama tidak serta-merta dimaksudkan sebagai pengganti BBM bersubsidi yang sekarang ada," ujar Mulyanto.
Mulyanto menjelaskan, upaya PT Pertamina (Persero) atau badan usaha lain dalam melakukan aksi korporasi dengan memproduksi dan mendistribusikan BBM jenis baru yang lebih eco friendly, sesuai bingkai regulasi yang ada, merupakan langkah bagus.
Dengan demikian masyarakat punya banyak pilihan dalam penggunaan BBM ramah lingkungan. Namun, BBM dengan komposisi teersebut harusnys masuk dalam kategori BBM jenis umum, seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite atau Pertamina Dex.
"Karena BBM tersebut diperjualbelikan secara umum mengikuti mekanisme pasar. Berbeda dengan Solar atau Pertalite yang dikategorikan sebagai BBM bersubsidi," ujar Mulyanto.
Karena BBM jenis ini disubsidi oleh negara, dikatakan Mulyanto, maka konsekuensinya harus tidak diperjualbelikan secara umum, melainkan didistribusikan secara khusus melalui pasar yang teregulasi.
"Jadi terkait dengan BBM bersulfur rendah ini tinggal kita tunggu info lebih detil lagi, seperti berapa kandungan sulfurnya, berapa harganya, apakah seratus persen produk domestik atau impor, berapa tingkat TKDN-nya, dan lainnya. Kalau dimaksudkan untuk mengganti BBM bersubsidi, maka itu bukan lagi aksi korporasi, karena terkait dengan banyak hal di luar kewenangan korporasi, tapi sudah masuk ranah kebijakan Pemerintah," ujar Mulyanto.
Sebagai informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana meluncurkan BBM jenis baru pada bulan Agustus 2024.
Diperkirakan BBM tersebut kandungan sulfurnya sesuai dengan standar Euro 4, yaitu sebesar 50 ppm, berbeda dengan bahan bakar yang ada sekarang yang kandungan sulfurnya cukup tinggi mencapai 2.500 ppm. (TSA)