DPR Bakal Pelototi RAPBN 2023 yang Dirancang Rp3.041,7 Triliun
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan siap untuk mengawal dan bersinergi dengan pemerintah terkait RUU APBN 2023.
IDXChannel - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani menyatakan siap untuk mengawal dan bersinergi dengan pemerintah terkait Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2023.
"Terkait dengan APBN tentu saja dpr siap untuk bersama sama berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah agar APBN tahun 2023 itu bisa efektif, efisien dan tentu saja berguna untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/8/2022).
Meski demikian, lanjutnya, DPR juga meminta kepada pemerintah untuk bisa mengantisipasi keadaan ekonomi global dan nasional. APBN 2023 ini, sebut dia, merupakan konsolidasi APBN kembali kepada defisit dibawah 3% PDB.
Pengawalan ini menempatkan pemerintah untuk dapat melakukan usaha terbaik dalam mengoptimalkan penerimaan negara, pilihan prioritas belanja, dan ruang pembiayaan yang semakin terbatas.
"Karena memang defisitnya itu harus kembali 3 persen untuk kemudian membuat arsitektur APBN yang memang betul-betul kuat mumpuni dan bukan hanya dalam pemerintahan pak Jokowi, namun juga pasca tahun 2024 APBN itu harus tetap bisa bertahan dan efisien digunakan secara cermat efektif dan berguna untuk masyarakat," ujarnya.
Karena itu, lanjut Puan, DPR akan bersama-sama mengawal sebagaimana fungsi pengawasan DPR. Sehingga implementasi program-program yang dijalankan pemerintah sesuai yang diharapkan.
"Kami (juga) sudah meminta kepada pemerintah dalam pengaturan APBNnya tersebut semua Kementerian Lembaga mempunyai target prioritas kemudian programnya dimengerti oleh rakyat dan bisa bermanfaat oleh rakyat secara transparan,"pungkasnya.
Diketahui, Presiden Jokowi menyampaikan gambaran besar arsitektur RAPBN 2023 adalah sebesar Rp3.041,7 triliun. Yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.230,0 triliun, serta Transfer ke Daerah Rp811,7 triliun.
Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,8 triliun, atau 5,6% dari belanja negara. Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun, untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun, kemudian belanja untuk pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp392,0 triliun.
(DES)