AALI
8750
ABBA
226
ABDA
6025
ABMM
4470
ACES
650
ACST
193
ACST-R
0
ADES
7150
ADHI
760
ADMF
8500
ADMG
167
ADRO
3910
AGAR
296
AGII
2400
AGRO
620
AGRO-R
0
AGRS
100
AHAP
104
AIMS
250
AIMS-W
0
AISA
143
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1700
AKRA
1375
AKSI
328
ALDO
680
ALKA
286
ALMI
396
ALTO
178
Market Watch
Last updated : 2022/09/27 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
537.62
-0.34%
-1.81
IHSG
7112.45
-0.21%
-15.05
LQ45
1015.98
-0.41%
-4.21
HSI
17860.31
0.03%
+5.17
N225
26571.87
0.53%
+140.32
NYSE
0.00
-100%
-13797.00
Kurs
HKD/IDR 1,925
USD/IDR 15,125
Emas
794,741 / gram

Ketua DPR: APBN 2023 Harus Mampu Hadapi Stagflasi hingga Kerentanan Pangan

ECONOMICS
Michelle Natalia
Selasa, 16 Agustus 2022 13:59 WIB
Pemerintah telah mengantisipasi berbagai faktor global dan nasional yang dapat memberikan tekanan kepada kemampuan keuangan negara dalam APBN 2023.
Ketua DPR: APBN 2023 Harus Mampu Hadapi Stagflasi hingga Kerentanan Pangan (Foto: MNC Media)
Ketua DPR: APBN 2023 Harus Mampu Hadapi Stagflasi hingga Kerentanan Pangan (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani mengatakan pemerintah telah mengantisipasi berbagai faktor global dan nasional yang dapat memberikan tekanan kepada kemampuan keuangan negara dalam melaksanakan APBN pada tahun 2023.

"APBN 2023, perlu mengantisipasi berbagai dinamika global, konflik geopolitik, perkembangan kebijakan moneter global, stagflasi, perkembangan harga komoditas strategis, seperti minyak bumi, kerentanan produksi pangan global, dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi kebijakan fiskal APBN dan ketahanan APBN, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan negara, peningkatan belanja khususnya subsidi, serta pembiayaan defisit melalui SBN," ujar Puan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 di Jakarta, Selasa(16/8/2022).
 
APBN 2023 ini, sebut dia, merupakan konsolidasi APBN kembali kepada defisit dibawah 3% PDB. Sehingga, ini menempatkan pemerintah untuk dapat melakukan usaha terbaik dalam mengoptimalkan penerimaan negara, pilihan prioritas belanja, dan ruang pembiayaan yang semakin terbatas.

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, setiap Kementerian/Lembaga(K/L) ikut berkontribusi melalui upaya, kebijakan dan program yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi nasional.

Halaman : 1 2 3 4
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD