DPR Minta Kebijakan Biaya ATM Link Ditinjau Ulang

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mengkritisi biaya yang ditarik di ATM Link oleh Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).

IDXChannel - Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mengkritisi biaya yang ditarik di ATM Link oleh Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). Menurutnya rencana perubahan tarif ini hendaknya perlu ditinjau kembali karena dikhawatirkan memberatkan masyarakat kecil. 

"Ini terutama akan memberatkan nasabah yang masih bergantung pada ATM link. Karena akses ATM Bank Himbara maupun layanan digital masih terbatas di daerah-daerah," ujar Puteri saat dihubungi MNC Portal Indonesia di Jakarta (27/5/2021).

Padahal, lanjutnya, hadirnya ATM link ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan transaksi dan efisiensi bagi nasabah maupun Bank Himbara. Apabila kebijakan kenaikan tersebut diterapkan, justru dikhawatirkan dapat memengaruhi kepercayaan nasabah terhadap layanan Bank Himbara. "Kebijakan ini berpotensi membatasi layanan keuangan yang harusnya dapat diakses lebih banyak nasabah," katanya.

Tapi selain itu masyarakat juga perlu memahami, rencana perubahan tarif transaksi ini hanya berlaku untuk ATM Link saja. Artinya tidak termasuk transaksi pada ATM masing-masing Bank Himbara yaitu BRI, Mandiri, BTN, dan BNI. "Hal ini juga harus diedukasi Himbara kepada nasabahnya," tegasnya.

Sebelumnya pengamat ekonomi Bhima Yudhistira juga mengatakan bahwa dampak kebijakan pengenaan tarif cek saldo dan tarik tunai di ATM Link akan memukul nasabah yang saldo nya kecil. Menurutnya, hal ini kontra dengan kebijakan pemulihan ekonomi yang menyasar masyarakat miskin sekaligus program stimulus untuk usaha ultra mikro.
"Bayangkan, mau cek saldo saja harus bayar. Sedangkan tidak semudah itu membuat nasabah yang saldonya kecil di pedesaan pakai internet banking misalnya karena akses internet belum merata," ujar Bhima.

(IND)