DPR Tegur Kepala BNPT soal Pinjaman Luar Negeri Rp2,32 Triliun di 2023
Komisi III DPR menegur Kepala BNPT lantaran mengajukan pinjaman luar negeri sebesar Rp2,32 triliun di 2023.
IDXChannel - Komisi III DPR menegur Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Boy Rafli Amar lantaran mengajukan pinjaman luar negeri sebesar Rp2,32 triliun untuk anggaran BNPT tahun 2023.
Hal ini terjadi saat Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR dengan Kepala BNPT yang membahas anggaran dan program kerja BNPT tahun anggaran 2023.
"Kami melaporkan informasi terkait dengan usulan pinjaman luar negeri yang Rp2,32 triliun dengan persyaratan rupiah murni pendamping sebesar 15% atau Rp349,2 miliar," kata Boy Rafli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (31/8/2022).
Kemudian, Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni menginterupsi Boy dan mempertanyakan apakah dana pinjaman itu langsung dari luar negeri, atau dikelola melalui bank dalam negeri.
"Itu yang pinjaman luar negeri. Itu berupa pinjaman terkait loan-nya (pinjaman) dari bank dalam negeri kan?," tanya Sahroni yang juga pimpinan sidang.
Boy menjawab bahwa sementara pinjaman yang sedang berproses dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersumber dari luar negeri.
Kemudian, Sahroni pun menegaskan, hal itu tidak dibolehkan. Dia meminta agar Kepala BNPT harus nasionalis. Apalagi, program Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Menteri Keuangan (Menkeu) itu mengharuskan pinjaman luar negeri dikelola oleh bank dalam negeri.
"Nah itu enggak boleh, Bapak harus nasionalis tidak boleh dalam faktor pinjaman luar negeri loan-nya dari luar negeri Pak. karena Menteri Bappenas bahwa program pinjaman luar negeri itu dikelola oleh bank dalam negeri," tegas Sahroni.
Oleh karena itu, Bendahara Fraksi Partai Nasdem DPR ini mengingatkan Kepala BNPT untuk nasionalis, karena kalau meminjam dari luar negeri maka yang untung adalah pihak luar negeri.
"Pak ketua ya? sampaikan bahwa itu adalah memang programnya menteri Bappenas dan Menteri Keuangan. Kalau kita tidak nasionalis, maka loan itu datangnya dari luar negeri, yang untung luar negeri," tambahnya.
Selanjutnya, Boy merespons bahwa pihaknya akan segera menyampaikan hal ini kepada Kemenkeu dan mengubah sumber dana yang berasal dari pinjaman luar negeri. BNPT juga akan berkomunikasi dengan lembaga keuangan di dalam negeri terkait hal ini.
"Terima kasih pimpinan, segera kita komunikasikan dengan Kementerian Keuangan untuk mengubah yang bersumber dari dalam negeri. Dan sebagai informasi, lembaga keuangan yang ada pun nantinya akan kami ajak untuk bicara dengan Kemenkeu sebagai tindak lanjut," kata Boy.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi III DPR, Habiburokhman. Dia tidak setuju dengan pinjaman luar negeri ini. Dia pun menanyakan apakah hal seperti ini pernah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya.
"Pak Kepala BNPT, tentu saya menyoroti benar yang soal tadi pinjaman luar negeri jumlahnya sangat signifikan, saya juga enggak ngerti apakah sebelumnya pernah Pak ini dan terlaksana?," kata politikus Partai Gerindra ini.
Habiburokhman pun mengingatkan bahwa dari segi nasionalisme, tidak pas jika BNPT sebagai institusi negara yang menjalankan tupoksi sangat penting, pembiayaan harus independen, dari dalam negeri, dan menghindari sejauh mungkin potensi intervensi pihak luar terhadap tupoksi BNPT.
"Nah kita paham, kita tahu banyak namanya bantuan, walaupun pinjaman, walaupun kita bayar bunga dan lain sebagainya tetap saja membuka peluang intervensi ya dari pihak luar," tukas Habiburokhman. (FAY)