DPRD DKI Usul BUMD Dilibatkan Dalam Rencana Pembangunan Jaringan Utilitas Terpadu

DPRD mengusulkan agar melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada rencana pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT) di sejumlah titik. 

IDXChannel - Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta Gembong Warsono mengusulkan agar melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada rencana pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT) di sejumlah titik. 

Adapun upaya pelibatan BUMD dapat meringankan beban pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Diketahui Bapemperda secara maraton melanjutkan pembahasan pasal per pasal revisi Perda Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas. 

Di Perda terbaru nanti, Pemprov diharapkan dapat bekerjasama dengan BUMD dalam pembuatan SJUT.

“Akan jauh lebih efektif kerjasama antara Pemprov dengan BUMD. Kalau hanya penugasan, maka Pemprov perlu memberikan penyertaan modal,” kata Gembong dalam keterangannya dikutip, Kamis (9/3/2023).

Gembong mengatakan, bila Pemprov bekerjasama dengan BUMD pembuatan SJUT akan lebih optimal dibanding hanya memberi penugasan. Menurutnya dengan mekanisme bisnis to bisnis (BtoB) jauh lebih efektif.

“Penugasan yang saat ini diberikan ke Sarana Jaya, sampai hari ini belum dikerjakan, artinya tidak ada kepastian. Tapi kalau itu kerjasama, Bisnis to Bisnis maka akan lebih efektif,” ucapnya.

Namun, anggota Bapemperda S Andyka mengimbau agar mekanisme pembuatan SJUT yang melibatkan BUMD ataupun pihak ketiga dikaji kembali, sehingga tidak ada masalah dikemudian hari.

“Dicek aturannya, BUMD punya kekayaan yang dipisahkan. Coba dikaji lagi. Masih banyak yang harus dijelaskan secara komperhensif. Jangan sampai menyulitkan diri sendiri dan jangan ada regulasi yang ditabrak,” ucap Andyka.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho memaparkan anggaran yang diperlukan untuk membuat SJUT cukup besar. Sehingga BUMD diharapkan mampu membantu menyukseskan penataan kota ini.

“SJUT itu investasinya mahal, pekerjaan kita juga ada prioritas memperbaiki jalan, mengatasi kemacetan, banjir maupun untuk mendorong supaya ekonomi bangkit kembali. Kalau SJUT pemerintah yang akan bangun, butuh berapa triliun? Sehingga pemerintah belum mampu. Jadi opsi kita penugasan di BUMD, kerjasama Pemda dengan badan usaha,” tuturnya.

(SLF)