Dukung Pembiayaan APBN 2025, Pemerintah Terbitkan Samurai Bond Senilai USD725 Juta
Pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi Yen Jepang (Samurai Bond) sebesar JPY103,2 miliar pada 23 Mei 2025.
IDXChannel - Pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi Yen Jepang (Samurai Bond) sebesar JPY103,2 miliar pada 23 Mei 2025.
Samurai Bond diterbitkan dalam lima tenor yaitu tenor tiga tahun dengan kupon 1,56 persen, tenor 5 tahun dengan kupon 1,87 persen, tenor 7 tahun dengan kupon 2,05 persen, tenor 10 tahun dengan kupon 2,35 persen, dan tenor 20 tahun dengan kupon 3,26 persen.
"Diversifikasi instrumen yang diterbitkan yaitu Samurai Bond dalam yen Jepang sebesar 103,2 miliar yen atau kurang lebih USD725 juta, dengan pricing yang sangat baik," kata Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Mei 2025, Jumat (23/5/2025).
Penerbitan Samurai Bond ini ditujukan untuk mendukung pembiayaan APBN 2025.
Adapun untuk tenor 20 tahun, Samurai Bond diterbitkan dalam format Blue Bond, yang memperkuat komitmen Indonesia dalam pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan sejalan dengan standar International Capital Market Association (ICMA) principles.
Sebelumnya, pada April 2025, Pemerintah telah menerbitkan Kerangka Surat Berharga Negara Berkelanjutan (Sustainable Government Securities Framework) yang merupakan pembaruan dari Framework sebelumnya (SDGs Government Securities Framework).
Pembaruan ini menekankan pada penguatan tujuan lingkungan dan sosial jangka panjang, penyelarasan dengan taksonomi keuangan berkelanjutan terkini, dan peningkatan fleksibilitas instrumen ESG.
Selain itu, aspek operasional turut ditingkatkan melalui pembaruan standar pelaporan.
Keselarasan Framework ini dengan standar internasional telah diakui secara independen melalui Second Party Opinion (SPO) dari Sustainable Fitch, yang mengonfirmasi kesesuaian Framework terhadap prinsip-prinsip International Capital Market Association (ICMA) dan ASEAN Capital Markets Forum (ACMF).
Dalam proses pembaruan Framework tersebut, Pemerintah memperoleh dukungan dari United Nations Development Programme (UNDP) sebagai mitra pembangunan.
(NIA DEVIYANA)