Efek Perang sampai Ancaman Defisit APBN, Kenaikan Harga BBM Tak Terhindarkan
Impor migas menyebabkan beban anggaran pemerintah semakin besar. Kenaikan BBM dinilai keputusan tak terhindarkan.
IDXChannel - Kenaikan bahan bakar minyak (BBM) telah diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 3 September 2022 lalu. Kebijakan ini disambut oleh berbagai pro dan kontra banyak kalangan.
Gelombang demonstrasi di dalam negeri tidak dapat dihindarkan. Tuntutan untuk menurunkan harga BBM semakin meluas.
Presiden Jokowi sebelumnya menyebutkan menaikkan harga BBM merupakan keputusan tersulit yang dirinya ambil. Menurutnya, dinaikkannya BBM merupakan jalan terakhir yang harus diambil pemerintah di tengah situasi global.
"Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapatkan subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi.
Sejumlah dampak ekonomi hingga sosial dikhawatirkan memburuk akibat adanya kebijakan kenaikan ini. Menurut analisis IMF, naiknya harga makanan dan energi berpotensi menyebabkan kesulitan yang meluas.
Ini mengingat energi dan makanan adalah komoditas penting dengan sedikit pengganti. Kenaikan harga tentu sangat menyakitkan bagi rumah tangga.
Tidak seperti kenaikan harga barang-barang lain, yang dengan mudah dikurangi--seperti elektronik, furnitur, atau hiburan--kebutuhan pokok seperti makanan, pemanas, dan transportasi tidak mudah untuk digantikan begitu saja.
Akibatnya, situasi saat ini tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi, tetapi juga stabilitas sosial.
Gejolak Geopolitik dan Ekonomi Dorong Meroketnya Harga Minyak
Dalam beberapa waktu terakhir, harga minyak dunia mengalami fluktuasi yang cukup signifikan akibat pecahnya perang Rusia-Ukraina. Krisis energi meluas akibat pasokan yang terhambat.
Dr Fatih Birol, Executive Director, International Energy Agency (IEA), dalam keterangan tertulisnya, menyatakan, selain menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah, invasi Rusia ke Ukraina juga telah berdampak luas pada sistem energi global, mengganggu pola penawaran dan permintaan, dan meretakkan hubungan perdagangan yang telah berlangsung sejak lama.
“Keengganan Rusia memasok minyak ke beberapa negara menyebabkan pasokan minyak mentah terhambat dan memaksa system energi global memutar otak melakukan diversifikasi pasokan dari tempat lain”, katanya mengutip website IEA (13/05/22).
Konflik yang meluas akibat dari perang Rusia-Ukraina ini menyebabkan ketidakstabilan harga minyak dunia. Harga minyak mentah dunia sempat melambung pada kisaran US$ 90 hingga US$ 100 per barel.
Sumber: Oilprice.com
Hal ini sejalan dengan laporan IMF yang dalam analisisnya mengatakan perang di Ukraina semakin mendorong peningkatan harga energi.
Dalam laporan tersebut, sejak April 2022, jumlah gas pipa Rusia yang dipasok ke Eropa mengalami penurunan tajam, menjadi sekitar 40 persen dibanding tahun sebelumnya.
Sebelumnya, di tahun pertama pandemi harga minyak sempat terpuruk ke titik terendah untuk kali ke tiga dalam 12 tahun terakhir. Jatuhnya permintaan global terhadap minyak menjadi penyebab utama anjloknya harga minyak.
Harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) sempat minus US$ 37,63/barel, sekaligus menjadi yang terendah sepanjang sejarah. (20/4/2020). Permintaan minyak juga hanya di angka 9 juta barel per hari, lebih rendah dari permintaan tahun sebelumnya.
Tak hanya kondisi geopolitik, lanskap ekonomi global sedang berusaha bangkit dan pulih pasca hantaman pandemi Covid-19. Dunia dihadapkan pada kondisi melambatnya pertumbuhan ekonomi global serta ancaman resesi.
Sementara itu, konsumsi energi di Indonesia diproyeksikan akan terus meningkat hingga tahun 2050. Kondisi ini berpotensi membebani APBN dan memperbesar defisit neraca perdagangan migas. Hal ini terlihat dengan performa neraca perdagangan migas yang selalu mencatatkan minus dalam lima tahun terakhir.
Harga Minyak Naik, Jaga APBN Agar Tak Boncos
Hingga 2050, konsumsi migas, termasuk BBM Indonesia akan terus meningkat. Hal ini tertuang dalam proyeksi Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Outlook Energy BPPT.
Namun, Indonesia masih belum mampu melakukan swasembada energi. Selama ini, terdapat gap atawa kesenjangan antara produksi dan konsumsi migas. Sehingga, pemerintah Indonesia selama ini harus impor untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.
Kondisi ini berpotensi membebani APBN dan memperbesar defisit neraca perdagangan migas.
Hal tersebut terlihat dengan performa neraca perdagangan migas yang selalu mencatatkan minus dalam lima tahun terakhir.
Sumber: BPS
Pemerintah selama ini juga menanggung beban subsidi BBM yang amat besar. Di tahun 2022, pemerintah menganggarkan subsidi dan kompensasi pada Perpres 98 tahun 2022 sebesar Rp 502,4 triliun. Adapun alokasi anggaran untuk subsidi BBM dan LPG meningkat pasca 2020.
Secara spesifik, di sektor energi, rencana subsidi energi dialokasikan sebesar Rp 210.665,4 miliar. Dengan rincian alokasi untuk BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg sebesar Rp138.335,9 miliar dan subsidi listrik sebesar Rp72.329,6 miliar.
Seiring dengan semakin meluasnya kondisi ketidakpastian ekonomi global, penting untuk tetap menjaga performa ekonomi dalam negeri stabil, memastikan pasokan energi terjamin, hingga mendukung daya beli masyarakat melalui bantuan sosial dalam merespon kenaikan BBM.
Pemerintah sendiri telah bersikap hati-hati dalam menghadapi kemungkinan perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun depan.
Hal ini diungkapkan oleh presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan terkait Nota Keuangan 2023. Dalam pidatonya, dia mengingatkan agar Indonesia terus mewaspadai berbagai risiko akibat perlambatan ekonomi global.
"Ke depan, kita harus terus waspada. Risiko gejolak ekonomi global masih tinggi," ujar Jokowi dalam pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Jakarta, Selasa (16/8/2022). Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga telah mengeluarkan asumsi dasar ekonomi makro 2023.
Dia mengatakan, perlambatan ekonomi dunia tetap berpotensi memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik dalam jangka pendek.
"Konflik geopolitik dan perang di Ukraina telah menyebabkan eskalasi gangguan sisi suplai yang memicu lonjakan harga-harga komoditas global dan mendorong kenaikan laju inflasi di banyak negara, tidak terkecuali Indonesia," ungkap Jokowi.
Dia menyebut bank sentral di banyak negara melakukan pengetatan kebijakan moneter secara agresif. Pengetatan ini telah menyebabkan guncangan pada pasar keuangan di banyak negara berkembang.
"Konsekuensinya, nilai tukar mata uang sebagian besar negara berkembang mengalami pelemahan," katanya.
Dalam pidato tersebut, presiden Jokowi juga menegaskan RAPBN 2023 dirancang fleksibel sebagai mitigasi gejolak perekonomian dan ketidakpastian global. Artinya, APBN 2023 tetap akan menjadi shock absorber dalam merespon potensi kenaikan inflasi dan berlanjutnya konflik Rusia-Ukraina.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa upaya menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yakni Pertalite dan Solar merupakan pilihan terakhir yang harus ditempuh Pemerintah.
“Jadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dengan menyampaikan langkah merupakan upaya terakhir, karena sebetulnya kenaikan harga BBM ini sudah mulai terjadi sebetulnya sejak tahun 2021 dalam hal ini semester kedua dimana harga-harga komoditas mulai naik,” ungkap Sri Mulyani di Jakarta, mengutip Okezone Rabu (7/9/2022).
Meski Aman, Tetap Waspadai Pasokan BBM
Tak hanya soal harga minyak yang melambung dan isu kerentanan ekonomi global, isu ketersediaan stok BBM yang terdapat di pasaran juga perlu menjadi konsen pemeirntah.
Menurut catatan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian ESDM per 5 September 2022, stok bensin RON 90 atau Pertalite hanya cukup untuk memenuhi pasokan selama 17 hari. Sementara solar CN 48 hanya cukup memenuhi stok 18 hari.
Adapun menurut Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus), pihaknya akan memastikan stok Pertalite dan Solar cukup untuk kebutuhan dua puluh hari ke depan.
“Saat ini ketersediaan stok BBM di seluruh fuel terminal wilayah Jatimbalinus dalam keadaan aman. Misalnya untuk BBM jenis gasoline (pertalite, pertamax dan pertamax turbo) saat ini stok di angka 280.000 kiloliter (KL) dan Gasoil (solar, dexlite dan pertamina dex) di angka 128.000 KL,” kata Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Deny Djukardi, Rabu (7/9/2022).
Sementara untuk penyaluran harian BBM di wilayah Jawa Timur untuk gasoline sebesar 14.100 KL dan Gasoil 7.500 KL per hari.
“Jika dilihat dari stok sebenarnya sangat aman, hanya saja kami terus mengimbau kepada konsumen agar tidak perlu khawatir terkait stok dan tidak panik membeli BBM di SPBU. Karena, hal tersebut dapat mengakibatkan stok di SPBU cepat habis dan kami membutuhkan waktu untuk pengiriman kembali ke SPBU tersebut,” ungkap Deny.
Pentingnya Bantalan Sosial
Untuk memitigasi dampak ekonomi yang ditimbulkan dari adanya kebijakan kenaikan BBM, pemerintah menyiapkan sejumlah skema. Di antaranya menyiapkan anggaran bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta, Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM Rp12,4 triliun untuk masyarakat miskin, hingga Dana Transfer Umum untuk daerah. Adapun besaran bantuan subsidi upah sebesar Rp9,6 triliun.
Selain itu, terdapat Subsidi Transportasi Angkutan Umum sebesar Rp2,17 triliun. Program ini akan digulirkan kepada sopir angkutan umum, ojek online, dan nelayan. Sementara itu, BLT BBM akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu sebesar Rp 150 ribu/bulan yang mulai diberikan September selama 4 bulan.
Lalu bantuan subsidi upah akan diberikan untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta per bulan dalam bentuk subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga mengusulkan kepada pemerintah agar mempertimbangkan memberikan bantuan kepada pengemudi mobil atau truk pengangkut logistik barang.
Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan manfaat APBN sebaik-baiknya bagi masyarakat yang lebih membutuhkan. Selain itu, melindungi rakyat miskin dan rentan miskin dari dampak kenaikan harga pangan dan energi.
Isa menyebut kebijakan pengalihan subsidi BBM dilakukan untuk melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan.
Ia menyatakan pemberian sejumlah bantuan sosial ini selain untuk menjaga daya beli mayarakat juga berperan untuk mengurangi angka kemiskinan.
“Insya Allah kita justru akan bisa sedikit mengurangi angka kemiskinan. Dari yang kami prediksi sementara ini ada di 9,3 persen, mungkin bisa sampai 9 persen. Mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan,” tutupnya. (ADF)