Suparjo Ramalan
IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga kini belum menerbitkan hasil revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Beleid ini akan mengatur pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut Perpres 191 masih dalam tahap penyelarasan. Hal ini disampaikan kepada Komisi VI DPR RI saat rapat kerja, Kamis (8/9/2022).
Poin penting dalam regulasi, lanjut Erick, mengatur penyaluran BBM bersubsidi, khususnya jenis mobil yang berhak menerima bahan bakar subsidi.
"Dari komisi VI sudah sarankan mobil ini, mobil itu, kendaraan ini, kendaraan itu (dapat BBM bersubsidi), sudah kami masukkan, kami tinggal tunggu penyelarasannya Perpres 191 itu," ungkap Erick dikutip Jumat, (9/92022).
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan tahapan pembahasan payung hukum pembatasan pembelian BBM subsidi itu masih dikaji lebih lanjut di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
