Ekonom Prediksi Penutupan Selat Hormuz Bisa Bikin Defisit APBN Lampaui 4 Persen
Penutupan Selat Hormuz buntut tensi dan eskalasi serta dampak perang di Timur Tengah diproyeksikan bisa memicu defisit APBN mencapai Rp149,6 triliun.
IDXChannel - Penutupan Selat Hormuz buntut tensi dan eskalasi serta dampak perang di Timur Tengah diproyeksikan bisa memicu defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp149,6 triliun.
Seperti diketahui, asumsi makro APBN 2026 harga minyak dipatok USD70 per barel. Sehingga, kenaikan USD1 per barel minyak akan menaikkan defisit sebesar Rp6,8 triliun.
Jika harga minyak saat ini berada di angka USD92 per barel, maka APBN diproyeksikan terkuras Rp149,6 triliun.
"Kenaikan harga minyak pada angka mendekati USD100 per barel ini bisa mendongkrak defisit APBN terhadap PDB mendekati 4 persen, melampaui angka 3 persen yang dipatok oleh UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara," ujar Ekonom Indef Hakam Naja dalam keterangan tertulis yang diterima IDXChannel, Senin (9/3/2026).
Dia menerangkan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan pemerintah jika perang AS-Israel vs Iran ini terus berlangsung dan harga minyak malah mungkin bisa melampaui USD100 per barel.
Pertama, melakukan efisiensi anggaran negara secara signifikan, sehingga belanja hanya untuk keperluan yang langsung berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Misalnya belanja pendidikan, kesehatan, sosial, pangan, energi, pengentalan kemiskinan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik.
Kedua, mengurangi penggunaan minyak secara signifikan, caranya melakukan diversifikasi pemanfaatan sumber energi. Misalnya energi matahari (PLTS) termasuk utk industri dan perumahan, air (PLTA), angin (PLTB) sbg pengganti PLTD (diesel).
"Penanfaatan dan produksi kendaraan listrik (sepeda motor dan mobil termasuk untuk transportasi publik) lebih banyak diberi insentif dan fasilitas pendukunganya (pajak, tempat pengisian listrik SPKLU) dan sebagainya," kata dia.
Ketiga, Naja menilai stimulus ekonomi perlu digencarkan, dan pemangkasan birokrasi berbelit bisa memberikan ruang bagi pelaku UMKM tumbuh dan berkembang. Sehingga, peran UMKM bisa menjadi bantalan perekonomian nasional.
"Kita perkuat ekonomi domestik. Ingat dalam setiap krisis ada peluang untuk bangkit dan berkembang," ujar dia.
Keempat, pembatalan perjanjian dagang (agreement on reciprocal trade/ART) Indonesia-AS. Menurutnya, hal ini bisa melalui jalur pengajuan resmi dari pemerintah RI ke AS dengan alasan putusan Mahkamah Agung AS pada 20 Februari 2020, yang membatalkan kebijakan tarif Trump.
"Pemberlakuan ART akan sangat memberatkan fiskal RI yang juga mesti mengatasi lonjakan harga minyak global," ujarnya.
(Dhera Arizona)