Ekonomi Indonesia Diproyeksi 5,2 Persen di 2022, Investasi dan Ekspor Penopang Utama
BKF memproyeksi perekonomian Indonesia 2022 akan tumbuh 5,2%.
IDXChannel - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu memproyeksi perekonomian Indonesia 2022 akan tumbuh 5,2%. Hal tersebut ditopang penguatan investasi dan ekspor, serta kelanjutan pemulihan konsumsi masyarakat.
“Hal ini tentunya harus didukung oleh upaya pengendalian pandemi yang menyeluruh, termasuk dengan akselerasi vaksinasi secara masif. Selain itu, reformasi struktural juga harus terus diimplementasikan secara konsisten dan komprehensif guna memperkuat fondasi perekonomian dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional,” kata Febrio di Jakarta, Selasa(8/2/2022).
Meski pemulihan ekonomi diprediksi semakin membaik, pemerintah tetap mewaspadai dan mengantisipasi berbagai risiko, seperti kemunculan varian Omicron yang melanda berbagai negara sejak akhir tahun 2021.
“Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa gelombang Omicron lebih cepat menyebar dibandingkan varian Delta, namun juga lebih cepat mengalami penurunan,” ungkapnya.
Data per 6 Februari 2022, kasus Omicron di Indonesia mengalami peningkatan hingga 36 ribu kasus. Namun demikian, tingkat keterisian rumah sakit dan angka kematian masih relatif lebih rendah dibanding gelombang Delta.
“Kita harus tetap waspada dengan menjaga disiplin penerapan protokol kesehatan dan berjaga-jaga mempersiapkan berbagai langkah darurat jika diperlukan,” kata Febrio.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan ketersediaan vaksin yang memadai dapat menjadi faktor krusial dalam penanganan pandemi gelombang Omicron. Pemerintah juga akan mendorong penegakan protokol kesehatan, memperkuat sistem kesehatan, serta mempercepat program vaksinasi yang saat ini sudah mencapai 48,2% populasi untuk dosis lengkap.
“Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjalankan disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi. Dalam mendukung hal tersebut, APBN fleksibel dan responsif guna menghadapi berbagai tantangan ke depan,” ujarnya.
Selain meningkatnya varian Omicron, pemerintah juga mengantisipasi berbagai risiko eksternal, seperti tekanan inflasi tinggi, percepatan tapering off di Amerika Serikat, hingga potensi dampak isu geopolitik yang tengah terjadi.
“Dalam hal ini, pemerintah bersama-sama dengan otoritas lain yang tergabung dalam KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) terus bersinergi menyiapkan bauran kebijakan antisipatif dalam menghadapi risiko-risiko global tersebut. Selain itu, pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan di seluruh kawasan nasional,” pungkasnya.
(SANDY)