Ekonomi RI Ditargetkan Tumbuh 5,9 Persen pada RAPBN 2023
Banggar menyampaikan sejumlah kisaran indikator ekonomi makro dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023.
IDXChannel - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said menyampaikan sejumlah kisaran indikator ekonomi makro dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023. Hal ini disampaikannya dalam rapat paripurna DPR RI ke-26 di Jakarta, pagi ini (30/6).
"Banggar DPR RI menyepakati beberapa poin asumsi makro, yang pertama pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3-5,9%, laju inflasi di 2,0-4,0%, nilai tukar Rupiah Rp14.300-Rp14.800 per dolar AS, tingkat bunga SUN-10 tahun di kisaran 7,34-9,16%, harga minyak mentah Indonesia di USD90-110 per barel, lifting minyak bumi 660-680 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1.050-1.150 ribu barel setara minyak per hari," ujar Muhidin.
Dia menyebutkan, KEM PPKF tahun 2023 disusun di tengah pemulihan ekonomi yang semakin menguat. Namun demikian, perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian.
"Ketidakpastian perekonomian global antara lain dipicu konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas pangan dan energi yang signifikan. Pada sisi lain,dampak scarring effect memicu disrupsi supply yang menimbulkan kenaikan inflasi yang tinggi di beberapa negara," tambah Muhidin.
Berkenaan dengan hal tersebut, sambung dia, respon kebijakan yang ditempuh pemerintah adalah bahwa di tengah upaya pemulihan ekonomi juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas nasional.
Muhidin juga mengatakan, tema kebijakan fiskal tahun 2023 konsisten dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023. Berdasarkan tema tersebut, disusun pokok-pokok kebijakan fiskal.
"Pokok pertama, penguatan kualitas SDM melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur. Ketiga, pemantapan reformasi birokrasi, keempat revitalisasi industri, dan kelima pembangunan ekonomi hijau," tandasnya.
(NDA)
