Erick Thohir hingga Luhut akan Rapat Bareng Bahas Impor KRL

Pembahasan pun kembali dibahas sejumlah pejabat negara pada Senin pekan depan. Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

IDXChannel - Rencana impor 10-12 rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL) bekas asal Jepang terus digodok. Padahal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menilai aksi itu tidak perlu dilakukan.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko menyebutkan, pemerintah masih membuka opsi untuk mendatangkan rangkaian KRL bekas tersebut.

Pembahasan pun kembali dibahas sejumlah pejabat negara pada Senin pekan depan. Pejabat yang hadir di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Lalu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

"Kita lagi diskusi, nanti Senin (pekan depan) mau ketemu Kepala BPKP, nanti ada Menko Marves, Menperin, Mendag, kita izin ada impor darurat saja," ungkap Tiko usai rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (12/4/2023). 

Alasan impor KRL dilakukan lantaran kapasitas penumpang cukup tinggi di saat waktu atau jam sibuk (peak hour). Di lain sisi, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) harus mempensiunkan 10 rangkaian KRL pada 2023 dan 16 rangkaian KRL pada 2024. 

Jika KRL yang dipensiunkan itu tidak segera diganti, maka akan mengganggu daya tampung penumpang commuter line.

"Memang yang jadi masalah ini 2023. Kita lihat penumpukan di peak hour jam 6-8 sama jam 5-6 sore itu tinggi sekali, kita mungkin 10-12 trainset," katanya.

Impor menjadi alternatif lantaran kapasitas produksi kereta api dari PT INKA (Persero) terbatas. Karena itu, perusahaan belum bisa memenuhi kebutuhan KCI dan PT KAI (Persero) hingga 2025. 

"Kemarin kita diskusi dengan KAI, KCI, dan INKA, kita lihat 2023, 2024, 2025 ini ada beda sumber, yang 2025 insya Allah INKA sudah bisa produksi," tutur Tiko.

(YNA)