Erick Thohir Sebut Ada Gap Anggaran PMN 2023 Sebesar Rp20,81 Triliun
Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ada gap antara usulan PMN 2023 dengan alokasi nota keuangan sebesar Rp20,81 triliun.
IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencatat terdapat gap atau celah antara usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2023 dengan alokasi pada nota keuangan sebesar Rp20,81 triliun.
Hal ini disampaikannya saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Kamis (8/9/2022). Usulan PMN BUMN pada 2023 sebesar Rp67,82 triliun. Hanya saja, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya menyetujui di angka Rp41,31 triliun.
"Terdapat gap sebesar Rp20,81 triliun dari usulan PMN 2023 dengan alokasi pada nota keuangan," ujar Erick.
Dia menyebut, PMN yang dialokasikan Kemenkeu masih kurang karena ada sejumlah program penugasan pemerintah yang dijalankan BUMN memerlukan pendanaan yang cukup besar.
Lalu, anggaran beberapa proyek strategis yang masih bersifat terbuka. Seperti anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dalam proses audit BPKP dan Komite KCJB lantaran adanya cost overrun atau pembengkakan biaya.
Selain itu, ada potensi kebutuhan PMN lainnya bagi BUMN yang masih mengalami dampak Covid-19, terutama di kluster pariwisata dan pendukung.
Adapun rinciannya, PMN untuk PT Hutama Karya (Persero) yang diusulkan sebelumnya sebesar Rp30 triliun. Namun, hanya disetujui Rp28,90 triliun.
Lalu, PT PLN (Persero) PMN yang diusulkan Rp10 triliun dan disetujui Kementerian Keuangan. Untuk PMN In Journey, lanjut Erick, belum ada keputusan. PMN yang diusulkan sebanyak Rp7,50 triliun.
PMN IFG dan PT Reasuransi Indonesia Utama juga belum disetujui. Untuk IFG, Kementerian BUMN mengusulkan PMN sebesar Rp6 triliun. Dan PMN PT Reasuransi Indonesia Utama diajukan Rp3 triliun.
"Lalu untuk IFG ini buat salah satu penugasan KUR sebenarnya yang dijalankan Askrindo dan Jamkrindo seperti ini, cuma kemarin sepertinya belum disetujui, jadi Ini hubungannya sebenarnya buat KUR untuk sebagai Jamkrindo, Askrindo bukan IFG," kata dia.
PMN untuk Defend ID usulannya Rp3 triliun, dan disetujui Rp1,75 triliun. Kemudian, PMN untuk ID FOOD diajukan Rp2 triliun dan belum disetujui.
Damri, PMN yang diusulkan sebesar Rp870 miliar, tujuannya untuk menuju bagaimana transportasi publik menuju bis listrik. Tetapi hingga kemarin, kata Erik, belum disetujui. Maka, pihaknya akan mencoba jalan lain.
PMN Airnav Indonesia yang diusulkan sebesar Rp790 miliar, namun disetujui Rp660 miliar. Terakhir, PMN PT KAI diusulkan senilai Rp4,10 triliun, namun belum disetujui. (FAY)