Fitch Nilai Target Ekonomi RI 6 Persen di 2027 Masih Realistis, Disiplin Fiskal Jadi Tantangan
Adapun target 6 persen lebih optimistis dibandingkan proyeksi dasar Fitch sebesar 5 persen.
IDXChannel - Lembaga pemeringkat global Fitch menilai target pertumbuhan 6 persen pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 lebih realistis dibandingkan ambisi pemerintah untuk mencapai angka 8 persen dalam jangka menengah.
Adapun target 6 persen lebih optimistis dibandingkan proyeksi dasar Fitch sebesar 5 persen.
Direktur Peringkat Obligasi Negara Fitch, George Xu, mengatakan rencana anggaran Indonesia untuk 2027 menunjukkan keberlanjutan kebijakan dan menurunkan risiko kenaikan belanja pemerintah dalam jangka pendek. Komitmen Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus mengenai target defisit fiskal 2027 sebesar 2,4 persen dari PDB mengindikasikan konsolidasi moderat dari target 2026 yang telah direvisi menjadi 2,85 persen, sekaligus menunjukkan niat pemerintah untuk tetap berada dalam batas defisit sebesar 3 persen.
“Namun, adanya risiko kebutuhan pembiayaan semakin banyak dipenuhi melalui jalur kuasi-fiskal, dapat mengurangi transparansi fiskal dan melemahkan pengelolaan fiskal dalam jangka panjang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (24/8/2026).
Menjaga disiplin fiskal dinilai akan tetap menjadi tantangan. Target defisit 2027 tersebut menyerupai usulan awal tahun lalu sebesar 2,48 persen, yang kemudian direvisi lebih tinggi oleh parlemen menjadi 2,68 persen, dan selanjutnya 2,85 persen untuk mengakomodasi tambahan belanja.
Menurut George, pergeseran serupa terhadap target defisit 2027 kemungkinan juga bisa terjadi. Anggaran tersebut didasarkan pada sejumlah asumsi yang agak optimistis, termasuk target pertumbuhan yang lebih tinggi sebesar 6 persen serta asumsi nilai tukar Rp17.500 per USD.
Sementara itu, tekanan belanja dapat muncul akibat dampak El Nino terhadap rumah tangga.
“Kami memperkirakan rendahnya penerimaan negara akan tetap menjadi kendala struktural bagi profil kredit berdaulat Indonesia (BBB/Negatif),” ujar George.
Penerimaan negara dalam anggaran 2027 ditargetkan sedikit di atas 12 persen dari PDB. Anggaran tersebut juga mencakup sejumlah langkah baru untuk meningkatkan penerimaan, di mana implementasi reformasi perpajakan inti dalam jangka panjang diperkirakan mulai memberikan hasil.
Rendahnya penerimaan membuat ruang fiskal pemerintah terbatas dan menyebabkan konsolidasi lebih rentan terhadap pertumbuhan yang lebih lemah, kebutuhan belanja yang lebih tinggi, atau kombinasi keduanya. Pemerintah mengumumkan rencana mengalihkan sebagian dividen badan usaha milik negara yang diterima Danantara ke APBN sebagai upaya menahan kenaikan utang pemerintah, meskipun rincian lebih lanjut masih menunggu kejelasan.
Dari global, ketidakpastian geopolitik yang berkepanjangan, kembali naiknya harga minyak, serta perlambatan tajam di negara-negara mitra dagang utama Indonesia berpotensi menjadi risiko penurunan utama bagi prospek jangka pendek.
“Jika dukungan fiskal dikurangi untuk mempertahankan target defisit, tekanan terhadap Bank Indonesia (BI) dapat meningkat untuk bisa menopang pertumbuhan melalui kebijakan bank sentral, sejalan dengan mandat kebijakannya yang luas,” ujarnya.
Keberlanjutan institusional di Bank Indonesia seharusnya mendukung sentimen pasar, meskipun kepercayaan kemungkinan masih rapuh. Pencalonan Destry Damayanti sebagai satu-satunya kandidat gubernur oleh Presiden Prabowo Subianto, bersamaan dengan pencalonan pejabat internal bank sentral untuk posisi senior lainnya, memperkuat ekspektasi terhadap kesinambungan kebijakan.
Pencalonan tersebut, sejauh ini telah membantu meredakan tekanan terhadap rupiah, tetapi kemungkinan belum cukup untuk menghilangkan kehati-hatian investor.
Pelaksanaan kebijakan lainnya juga akan menentukan apakah sinyal kesinambungan kebijakan baru-baru ini dapat dipertahankan. Fokus pemerintahan terhadap langkah-langkah pemberantasan korupsi dapat mendukung kelayakan kredit apabila berhasil memperkuat tata kelola dan akuntabilitas. Namun, langkah tersebut dapat berdampak negatif terhadap kredit apabila pemberantasan korupsi dipersepsikan hanya diterapkan secara selektif dan justru berkontribusi terhadap semakin kuatnya sentralisasi politik.
Kejelasan kebijakan juga akan menjadi faktor penting. Di bidang ekspor, misalnya, Prabowo mengatakan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan bertindak sebagai lembaga satu pintu yang bertujuan memperkuat pengawasan terhadap ekspor komoditas. Namun, kebijakan ini dapat mencerminkan respons taktis terhadap tekanan pasar, sehingga diperlukan rincian lebih lanjut untuk menilai dampaknya terhadap fundamental kredit.
(NIA DEVIYANA)