Hadapi Ancaman Krisis, Sri Mulyani Terus Beri Insentif Kawasan Berikat dan KITE
Menkeu, Sri Mulyani Indrawati menunjukkan kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku usaha dapat mewujudkan perbaikan ekonomi.
IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menunjukkan kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku usaha dapat mewujudkan perbaikan ekonomi, bahkan di masa tersulit sekalipun, seperti pandemi Covid-19.
Hal itu diutarakan saat kunjungan kerja ke Cikarang, pada Jumat (27/1/2023). Sri Mulyani menggelar dialog dengan para pelaku usaha pengguna jasa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berasal dari wilayah Cikarang, Bekasi, dan Purwakarta.
"Indonesia telah mengelola pandemi Covid-19 dengan sangat baik. Ini tentu merupakan sebuah kinerja yang luar biasa. Namun, dalam proses pemulihan kita juga melihat adanya tantangan-tantangan baru," ungkapnya.
"Di 2023, tantangan telah bergeser dari risiko kesehatan menjadi risiko finansial dan geopolitik. Dunia tengah menghadapi ancaman disrupsi ekonomi, kenaikan harga komoditas, inflasi, merosotnya kondisi sosial, dan pelemahan ekonomi yang berimbas terhadap ketahanan pangan dan energi, serta perubahan global supply chain yang di beberapa negara telah memicu gerak inflasi," lanjut Sri Mulyani.
Untuk mampu melewati kondisi tersebut, Sri Mulyani menegaskan, pemerintah dan pelaku usaha harus terus berkolaborasi serta mampu menangkap sinyal anomali untuk dapat diterjemahkan dalam formula kebijakan yang tepat.
Pemerintah melalui Bea Cukai pun akan terus berupaya mendukung para pelaku usaha dengan beberapa kebijakan strategis, di antaranya memberikan fasilitas dan insentif di bidang kepabeanan, berupa fasilitas kawasan berikat (KB) dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).
"Hal tersebut juga menjadi perwujudan tugas dan fungsi yang diemban Bea Cukai, yaitu trade facilitator dan industrial assistance, khususnya dalam optimalisasi utilisasi fasilitas kepabeanan untuk mendukung industri dalam negeri," ucapnya.
Upaya ini terbukti berhasil dengan survei evaluatif Bea Cukai di 2022 dalam rangka meninjau kondisi perusahaan KB dan KITE pada 2021 yang menunjukkan hasil positif. Berdasarkan hasil survei tersebut, kondisi dan kontribusi perusahaan KB dan KITE pada 2021 secara umum lebih baik dibandingkan dengan 2020.
Kondisi tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan penerima fasilitas dalam menghadapi krisis yang diprediksikan terjadi pada 2023.
Sebagai rincian, dari sisi tenaga kerja, presentasi tenaga kerja terlatih pada perusahaan KB meningkat sebesar 1% dan pada perusahaan KITE meningkat sebesar 3%. Dari sisi investasi, di 2021, penambahan investasi meningkat sebesar Rp103 miliar pada perusahaan KB dan Rp30,59 miliar pada perusahaan KITE.
Untuk indirect economic activity, di 2021, terjadi peningkatan jumlah dan jenis usaha di sekitar perusahaan penerima fasilitas KB dan KITE secara regional. Peningkatan terbesar terlihat pada jenis usaha akomodasi (188,78%), sektor perdagangan (165,32%), makanan (173,62%), dan transportasi (128,52%).
"Hal yang sama terjadi untuk fasilitas KB, peningkatan terbesar yaitu pada sektor makanan (66,52%), disusul transportasi (55,58%), perdagangan (35,04%), dan akomodasi (24,64%)," pungkas Sri Mulyani.
(FAY)