Hadapi Dampak Perubahan Iklim, Indonesia Usulkan Lima Langkah Antisipasi untuk ASEAN
dampak perubahan iklim diperkirakan bakal berpotensi mengurangi empat hingga 18 persen dari PDB global pada 2050.
IDXChannel - Indonesia turut mengirimkan delegasinya dalam pertemuan Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang digelar di Phnom Penh, Kamboja, Rabu (9/11/2022).
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengingatkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk dapat segera bersiap terhadap perubahan lanskap ekonomi dan keuangan global yang berpotensi membawa dampak signifikan terhadap perekonomian kawasan.
Beragam tantangan tersebut, mulai dari kondisi pasca pandemi COVID-19 yang dinilai masih rentan, situasi geopolitik hingga ancaman perubahan iklim yang semakin terasa dampaknya.
"Penting bagi (negara-negara) ASEAN untuk segera menyusun strategi dan memperkuat kapasitas ketahanan terhadap peluang gangguan yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebagai Pemimpin Delegasi dari Indonesia, dalam pertemuan tersebut.
Menurut Airlangga, dampak perubahan iklim diperkirakan bakal berpotensi mengurangi empat hingga 18 persen dari PDB global pada 2050. Sementara di ASEAN, diperkirakan akan kehilangan empat sampai 37 persen PDB-nya,” tutur Airlangga.
Guna mengantisipasi ancaman tersebut, menurut Airlangga, dibutuhkan langkah-langkah konkret yang mengarah pada kebijakan dan aktivitas rendah karbon, guna meminimalisasi dampak perubahan iklim yang terjadi.
"Pendekatan yang lain harus segera diambil. ASEAN perlu segera menyusun strategi untuk memperkiat kapasitas dengan langkah-langkah konkret. Daya saing perdagangan dan kualitas hidup masyarakat bakal menurun jika kita masih menerapkan pendekatan business as usual," tutur Airlangga.
Saat ini, menurut Airlangga, ASEAN telah memulai inisiatif tersebut melalui program netralitas karbon yang akan menjadi dasar untuk Visi Hijau ASEAN pasca 2025. Upaya netralitas karbon itu disebut Airlangga juga dijalankan dengan mempertimbangkan perlunya transisi yang adil dan teratur serta memastikan bahwa tidak ada satupun negara anggota yang tertinggal,” papar Airlangga.
"Ada lima langkah yang perlu dilakukan oleh negara-negara ASEAN secara bersama-sama. Pertama, yaitu pengembangan strategi yang harus dilakukan secara inklusif, partisipatif dan konsultatif dengan semua sektor yang ada di ASEAN seperti mineral, iptek, keuangan dan industri serta melibatkan masyarakat," ungkap Airlangga.
Sedangkan langkah kedua, disebut Airlangga, bahwa diperlukan adanya pengawasan yang efektif sebagai dasar penyusunan kebijakan yang strategis. Ketiga, tingkatkan tata kelola implementasi yang akuntabel dengan memanfaatkan struktur ASEAN yang ada saat ini.
Keempat, harus ada instansi pengampu di masing-masing negara untuk membahas inisiatif netralitas karbon. Kelima, melibatkan negara mitra secara aktif untuk mendapatkan dukungan dalam implementasi agenda pembangunan berkelanjutan di ASEAN.
Sekjen ASEAN menekankan bahwa skenario low carbon berpotensi memberikan manfaat ekonomi sebesar USD12,5 triliun, rata-rata pertumbuhan GDP sebesar 3,5 persen per tahun untuk 50 tahun ke depan dan menciptakan 30 juta lapangan kerja lintas ASEAN di 2030.
Pada akhir pertemuan, semua menteri menyepakati pernyataan bersama yang menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan di sektor ekonomi terutama sektor pertanian, energi dan transportasi.
Para Menteri juga mendukung pengembangan strategi ASEAN dalam netralitas karbon yang terdiri dari: inventori Gas Rumah Kaca, pemanfaatan sumber daya alam yang digunakan untuk mendukung kredit karbon, menciptakan pasar karbon di kawasan, investasi teknologi rendah karbon dan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN, Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN, Menteri Perhubungan ASEAN dan Menteri Energi ASEAN. Sementara Menko Airlangga didampingi oleh Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional-Kemendag, Stafsus Menko Perekonomian Bidang Penguatan Kerja Sama Ekonomi Internasional-Kemenko Perekonomian, Asdep KSE Regional dan Sub Regional-Kemenko Perekonomian. (TSA)