Hadapi Protes China, MPR Minta TNI Gelar Kekuatan Penuh di Natuna

Langkah pemerintah China dengan memprotes pengeboran minyak di Laut Natuna menuai reaksi keras dari parlemen.

IDXChannel - Langkah pemerintah China dengan memprotes pengeboran minyak di Laut Natuna menuai reaksi keras dari parlemen. Salah satunya dilakukan oleh Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan, yang mencibir klaim tersebut.

Syarief mengatakan, kliam China atas Laut Natuna Utara sebagai kedaulatannya atas dasar sembilan garis putus-putus (nine-dash-line) merupakan tindakan yang agresif. Guna menghadapinya, Indonesia perlu memperkuat kapasitas militer, terutama di wilayah yang juga diklaim oleh China.

“Tidak sekali ini saja China menunjukkan inkonsistensinya. Saya khawatir China juga sudah punya rencana tertentu untuk menegaskan klaimnya di wilayah absah di banyak negara, termasuk Indonesia. Bagi Indonesia, tidak ada langkah lain kecuali mempersiapkan kekuatan militer secara penuh untuk menolak semua klaim China itu. Indonesia harus tegas dan nyata bersiap-siap,” tandas Syarief, dikutip dari keterangannya, Senin (6/12/2021).

Lanjutnya, kekuatan Badan Keamanan laut (Bakamla), TNI AL, Pol Air, dan segenap komponen pertahanan lainnya harus dikerahkan secara optimal agar China tidak semakin semena-mena dengan Indonesia.

Pemerintah jangan hanya berhenti pada retorika diplomatik, namun nyata menunjukkan kesiapan militer Indonesia menghadapi kemungkinan terburuk. Menurut Syarief, China tidak pernah berubah dan kerap menunjukkan sikap ekspansifnya di wilayah kedaulatan banyak negara.

“Saya meminta pemerintah untuk bersikap lebih tegas dan menolak semua klaim China itu. Kita tidak boleh berdiam diri atas sikap agresif China yang kian terlihat,” ujar Syarief.

Dirinya sangat menyayangkan Pemerintah China yang tidak pernah konsisten dengan perkataan dan tindakannya untuk tidak mengakui wilayah yurisdiksi Indonesia. "Karena itu, tidak ada yang dapat dipegang dari semua ungkapan diplomatik China selama ini," katanya.

Lebih lanjut, politisi senior Partai Demokrat ini berpandangan, wilayah di Laut Natuna Utara adalah zona eksklusif Indonesia yang kedaulatannya mutlak bagian dari NKRI, termasuk dalam hal melakukan eksploitasi sumber daya migas yang ada.

"Tidak ada satu negara pun yang berhak melarang, apalagi mengklaim wilayah ini, terlebih bagi China yang mendasarkannya pada klaim imajinatif, klaim yang tidak dasar sama sekali dalam hukum internasional," katanya.

Menurutnya, sikap China ini berbahaya karena bisa saja klaim-klaimnya di masa depan melebar. Hal ini harus menjadi catatan penting atas relasi diplomatik Indonesia dan China.

"Benar bahwa China adalah salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, tetapi jangan lupa posisi Indonesia sangatlah penting dan strategis bagi China, terutama pasokan bahan baku dan komoditas. Indonesia juga adalah pasar yang besar bagi China. Jadi tidak ada alasan untuk kita tunduk dan melempem dari tindakan China yang semakin melampaui batas ini,” kata Syarief. (TYO)