AALI
12325
ABBA
196
ABDA
0
ABMM
3060
ACES
995
ACST
161
ACST-R
0
ADES
4830
ADHI
655
ADMF
8075
ADMG
180
ADRO
3150
AGAR
330
AGII
2010
AGRO
935
AGRO-R
0
AGRS
126
AHAP
62
AIMS
232
AIMS-W
0
AISA
157
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
925
AKRA
1005
AKSI
224
ALDO
900
ALKA
302
ALMI
280
ALTO
208
Market Watch
Last updated : 2022/05/23 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
535.20
-1.33%
-7.19
IHSG
6840.78
-1.12%
-77.37
LQ45
1002.57
-1.24%
-12.61
HSI
20470.06
-1.19%
-247.18
N225
27001.52
0.98%
+262.49
NYSE
15080.98
0.3%
+45.11
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,657
Emas
875,169 / gram

Mahfud MD Datang ke Natuna: Kapal China Sangat Provokatif

ECONOMICS
Riezky Maulana
Rabu, 24 November 2021 10:05 WIB
Pemerintah memastikan akan menjaga Laut Natuna dari berbagai gangguan dari luar. Salah satunya dari kapal-kapal China yang sangat provikatif.
Mahfud MD Datang ke Natuna: Kapal China Sangat Provokatif (FOTO: MNC Media)
Mahfud MD Datang ke Natuna: Kapal China Sangat Provokatif (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah memastikan akan menjaga Laut Natuna dari berbagai gangguan dari luar. Salah satunya dari kapal-kapal China yang sangat provikatif mencoba masuk ke Laut Natuna.

Hal tersebut ditegaskan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di atas kapal KRI Semarang saat berada di Natuna, Provinsi Kepri. 

"Awal tahun 2020, ketika kapal- kapal China dengan sangat provokatif, kita datang kesini, Presiden kesini, Saya kesini, lalu kita katakan ini wilayah kita.  Jadi mengerikan bagi mereka bahwa kita ada. Maka mereka semua mundur...mundur…," ujar Menko Polhukam di atas Kapal KRI Semarang saat perjalanan menuju Pulau Sekatung dan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Menurutnya, pemerintah telah mengidentifikasi gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Di belahan barat, yaitu di Natuna, karena masuknya kapal kapal dan perahu asing, baik itu  yang berbendera, maupun yang gelap.  

Selain melakukan penguatan dari dalam, Pemerintah juga melakukan pengaturan kepada pemangku kepentingan di bidang kelautan. 

"Stakehokder kelautan diatur sedemikian rupa, kalau menangani pencuri bagaimana, menangani kapal  mata mata bagaimana, menghadapi penyelundup, perkuatan didalamnya tinggal disinergikan," ujar Mahfud. 

Selain memperkuat kekuatan pertahanan dan keamanan dari dalam, Mahfud menjelaskan bahwa pemerintah juga akan meningkatkan pembangunan yang bersifat multi dimensi, yaitu dengan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. 

Ini menjadi bukti bahwa negara berkomitmen untuk mengelola kawasan perbatasan, terutama wilayah pulau-pulau kecil luar (PPKT) di Indonesia. 

"Bukan hanya pembangunan kekuatan aparat penegak hukum pertahanan dan keamanan di laut, tapi lebih dari itu. Presiden mengatakan, misalnya, berapapun kita sediakan senjata, tentara, polisi disana, namun kalau dibidang sosial ekonomi tidak dibangun, ya tidak akan efektif menjaga negara," jelas Mahfud. 

Untuk itu, sesuai dengan pesan Presiden, penjagaan di perbatasan akan terus dilakukan dengan melakukan pengawasan dan juga patrol, selain itu juga akan dilakukan pembangunan dibidang ekonomi. 

"Karena kalau ekonomi di laut Natuna itu hidup, maka keutuhan kita menjadi terjaga," tegas Mahfud. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD