Riezky Maulana
"Stakehokder kelautan diatur sedemikian rupa, kalau menangani pencuri bagaimana, menangani kapal mata mata bagaimana, menghadapi penyelundup, perkuatan didalamnya tinggal disinergikan," ujar Mahfud.
Selain memperkuat kekuatan pertahanan dan keamanan dari dalam, Mahfud menjelaskan bahwa pemerintah juga akan meningkatkan pembangunan yang bersifat multi dimensi, yaitu dengan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.
Ini menjadi bukti bahwa negara berkomitmen untuk mengelola kawasan perbatasan, terutama wilayah pulau-pulau kecil luar (PPKT) di Indonesia.
"Bukan hanya pembangunan kekuatan aparat penegak hukum pertahanan dan keamanan di laut, tapi lebih dari itu. Presiden mengatakan, misalnya, berapapun kita sediakan senjata, tentara, polisi disana, namun kalau dibidang sosial ekonomi tidak dibangun, ya tidak akan efektif menjaga negara," jelas Mahfud.
Untuk itu, sesuai dengan pesan Presiden, penjagaan di perbatasan akan terus dilakukan dengan melakukan pengawasan dan juga patrol, selain itu juga akan dilakukan pembangunan dibidang ekonomi.
"Karena kalau ekonomi di laut Natuna itu hidup, maka keutuhan kita menjadi terjaga," tegas Mahfud. (RAMA)
