Harga Beras Kian Mencekik Jelang Pemilu, Ada Apa?
Harga beras premiun dan medium semakin meroket jelang gelaran pemilihan umum (pemilu) 2024. Kenaikan ini terjadi sejak akhir tahun lalu.
IDXChannel - Harga beras premiun dan medium semakin meroket jelang gelaran pemilihan umum (pemilu) 2024. Kenaikan ini terjadi sejak akhir tahun lalu.
Berdasarkan data panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Senin (12/2/2024) pukul 10.20 WIB, beras premium diperdagangkan di level Rp15.840 per kilogram (kg) sementara beras medium diperdagangkan di level Rp13.870 per kg.
Harga ini sudah meroket 17,94 persen sejak Februari 2023. (Lihat grafik di bawah ini.)
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi indeks harga konsumen (IHK) di Indonesia pada Januari 2024 melandai ke level 2,57 persen secara tahunan (yoy).
Angka ini menurun dibandingkan Desember 2023 sebesar 2,61 persen yoy dan sedikit lebih tinggi dari ekspektasi konsensus yang memperkirakan inflasi 2,55 persen yoy.
Inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,84 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,02 persen, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,58 persen.
Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,20 persen, kelompok kesehatan sebesar 1,88 persen, kelompok transportasi sebesar 1,11 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,68 persen, kelompok pendidikan sebesar 1,57 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,37 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,01 persen.
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengatakan pedagang ritel terpaksa menjual komoditas bahan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng di atas harga eceran tertinggi (HET) serta harga acuan lainnya. Kondisi ini lantaran pada pedagang mendapat harga yang tinggi dari produsen.
Hal ini disampaikan Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey mengatakan para produsen telah menaikkan harga beli (tebus) sebesar 20-35 persen di atas HET sejak sepekan terakhir, sehingga peritel juga harus menaikkan harga jual.
"Faktanya saat ini kami tidak ada pilihan dan harus membeli dengan harga di atas HET dari para produsen atau pemasok beras lokal, bagaimana mungkin kami menjual dengan HET," ujar Roy di Jakarta, Minggu (11/2).
Meroketnya harga beras ini juga terjadi tepat setelah pemerintah menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras 10 kg kepada sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Penghentian ini akan dilakukan pada 8-14 Februari 2024, dan akan kembali disalurkan pada 15 Februari 2024 mendatang.
Arief Prasetyo Adi selaku Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan bahwa penghentian sementara penyaluran bantuan adalah untuk menghormati Pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang, serta pemutakhiran data.
Rajin Impor Beras
Meski demikian, RI terpantau rajin melakukan impor beras dalam setahun belakangan. BPS mencatat impor beras sepanjang 2023 mencapai 3,06 juta. Angka impor tersebut bahkan menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir.
“Selama 5 tahun terakhir, impor beras di 2023 merupakan yang terbesar, yakni sebanyak 3,06 juta ton,” kata Pudji Ismartini, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS dalam konferensi pers, Senin (15/1/2024).
Informasi saja, volume impor beras tahun lalu melonjak hingga 613,61 persen dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebanyak 429,2 ribu ton.
Thailand masih menjadi pemasok utama beras Indonesia dengan volume impor mencapai sebanyak 1,38 juta ton. Angka ini mencakup 45,12 persen dari total impor beras alias hampir setengahnya.
Viet Nam menjadi negara dengan pengimpor terbesar kedua dengan volume mencapai sebanyak 1,14 juta ton atau 37,47 persen dari total impor, diikuti Pakistan sebanyak 309.000 ton, dan Myanmar 141.000 ton.
Menariknya, berdasarkan laporan terbaru Bank Dunia, Viet Nam masuk ke dalam jajaran negara dengan inflasi pangan tertinggi mencapai 11 persen sepanjang 2023.
Pemerintah bahkan baru saja mengizinkan impor 600 ribu ton beras hingga Maret 2024 mendatang atau bertepatan dengan masuknya musim panen pertama.
General Manager Unit Bisnis Bulog Sentra Niaga Topan Ruspayandi mengatakan, 600 ribu ton ini terdiri dari 100 ribu ton sisa kuota impor pada akhir Desember 2023 yang belum terealisasi, sedangkan 500 ribu ton lagi merupakan izin impor baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan sudah mendapatkan kontrak impor.
"Untuk izin (impor) di tahun 2024, kita kemarin baru saja 2 minggu yang lalu, kita mengundang puluhan eksportir dari negara produsen beras, kita sudah berkontrak 500 ribu ton, dan itu kita targetnya akhir maret sudah masuk semua, jadi 100 ribu ton sisa 2023 dan 500 ribu ton baru kontrak," ujar Topan dalam FGD (Forum Group Discussion) di Jakarta, Jumat (9/2/2024).
Menurutnya, kebijakan importasi ini dalam rangka menjaga cadangan pangan pemerintah agar mampu menjaga stabilitas harga pangan di pasar. Sebab isu perubahan iklim ini menurutnya bakal mengoreksi produksi beras di Indonesia sendiri.
"Sambil berjalan kita juga tengah memenuhi lelang lagi ijin impor di 2024. Tahun ini kita menghadapi tantangan yang luar biasa besar untuk produksi padi, dan pangan yang lain," sambungnya. (ADF)