Hoaks Rempang Bertebaran di Medsos, Pemerintah Diminta Segera Ambil Tindakan

yang perlu dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan informasi tandingan untuk menjelaskan dan mengklarifikasi spekulasi yang beredar liar di masyarakat.

IDXChannel - Rencana pembangunan kawasan Eco City di Pulau Rempang terus memantik sejumlah masalah di lapangan.

Pemerintah dinilai masih terlalu minim melakukan upaya diseminasi dalam mengkomunikasikan duduk permasalahan yang ada, sehingga memicu spekulasi di masyarakat.

Bahkan, para penyebar berita bohong (hoax) dalam beberapa waktu terakhir dinilai semakin leluasa membawa isu SARA guna memprovokasi masyarakat, dengan tujuan mendiskreditkan salah satu program strategis nasional tersebut.

"Pemerintah perlu segera melakukan mitigasi untuk menghentikan penyebaran hoaks terkait Rempang. Jika dibiarkan, berpotensi menyebabkan perpecahan dan konflik sosial di tengah masyarakat," ujar Pakar Strategic Communication Mass, Tuhu Nugraha, Sabtu (23/9/2023).

Tuhu menyarankan, hal pertama yang perlu dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan informasi tandingan untuk menjelaskan dan mengklarifikasi spekulasi yang beredar liar di masyarakat.

Selain itu, Tuhu juga menekankan bahwa proses penyebaran informasi tersebut harus dilakukan melalui bentuk pernyataan yang lebih simpatik dan mengedepankan sisi emosional masyarakat.

"Karena ini bukan hanya soal perpindahan lokasi, tapi ada ikatan adat, emosional dan lain sebagainya," tutur Tuhu.

Melalui cara persuasif, menurut Tuhu, diharapkan masyarakat mau lebih berkompromi demi kepentingan yang lebih luas, dengan harapan tersedianya pekerjaan dan kesempatan kerja yang lebih baik buat keluarga, tetangga dan anak cucu mereka.

Pendekatan yang lebih bersifat personal dan emosional ini, lebih diperlukan ketimbang pola pendekatan yang dilakukan pemerintah saat ini, yang lebih mengedepankan faktor rasional.

Tak hanya itu, informasi dan cara komunikasi ini juga disebut Tuhu harus dilakukan secara gencar dan massif melalui media sosial.

Tuhu mengatakan, pemerintah saat ini seolah lupa bahwa yang dihadapi secara langsung dalam kasus ini adalah masyarakat sebagai end user dari hasil proyek strategis nasional.

Alih-alih menyadari hal tersebut, pemerintah disayangkan Tuhu saat ini juga lebih banyak membangun komunikasi dengan alasan investasi asing, yang tentu tidak mudah dalam proses approachingnya.

"Pemerintah harus memahami bahwa di sebagian masyarakat masih ada ketakutan dijajah oleh pihak asing dan sebagainya. Maka pesannya harus yang langsung dekat dengan masyarakat lokal, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ujungnya kan harapan tentang ekonomi yang lebih baik, lalu lapangan kerja baru dari hasil investasi di Rempang," ungkap Tuhu.

Untuk itu, agar ke depan tidak terjadi konflik sejenis, seharusnya pemerintah memiliki strategi mitigasi risiko sebelum dilakukan eksekusi.

"Pemerintah sepertinya lupa sekarang era media sosial yang menjadi alat framing cukup efektif dalam menyebarkan hoaks, selain itu saat ini menuju tahun politik," papar Tuhu.

Terkait penyebaran hoaks di media sosial terkait Rempang, Tuhu mengajak masyarakat agar lebih jeli dan cek fakta yang ada.

Masyarakat menurut Tuhu juga perlu mulai belajar untuk melakukan cek dan ricek informasi. Bila pun tidak memiliki waktu dan atau kemampuan untuk melakukan cek dan ricek, setidaknya masyarakat perlu sadar bahwa jangan langsung melakukan share informasi.

"Jadi cukup berhenti pada diri sendiri. Daripada nambah dosa kalau ternyata menyebar hoax dan masyarakat juga perlu belajar bahwa sekarang semua orang bisa bikin berita dan mengarang cerita. Jadi mesti lebih kritis dan hati hati menelan informasi. Saat ini redaksinya ada di masing masing diri kita yang mesti memfilter informasi," tandas Tuhu.

Tuhu pun menekankan bahwa informasi hoaks terkait isu SARA dalam kasus Rempang dapat memecah belah bangsa.

"Ini sangat bahaya banget. Karena masyarakat Indonesia sangat beragam dan isu SARA ini hot button banget buat orang Indonesia. Jadi mesti ditangani dengan sangat hati hati, serius dan penuh empati karena banyak yang berkepentingan soal isu ini, dan semua tahu isu mana yang mudah dimainkan," tegas Tuhu. (TSA)