Hutama Karya Masih Butuh PMN Rp30 Triliun, untuk Apa?

PT Hutama Karya (Persero) masih membutuhkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp30 triliun.

IDXChannel - PT Hutama Karya (Persero) masih membutuhkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp30 triliun. Dana tersebut untuk menyelesaikan pembangunan tahap I dan II Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). 

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko mengatakan, total anggaran yang diperlukan untuk merampungkan JTTS bernilai fantastis. Pasalnya, kebutuhan PMN tersebut belum termasuk pembangunan tahap III dan IV JTTS. 

"Kalau itu kan tahap III dan IV, itu belum dihitung. Kalau tahap I dan III yang sudah dihitung kita masih butuh PMN mungkin sekitar Rp30 triliun lagi," kata Tiko di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2023).

Menurutnya, sumber pendanaan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera tidak melulu menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (PMN) yang dikonversi menjadi PMN. Tiko memastikan pendanaan atas pengerjaan tahap III dan IV JTTS bisa melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau availability payment (AP).

"Tapi sisanya tidak harus PMN ya, kita lagi cek dari sisi availability payment (AP)," ucapnya. 

Hutama Karya sedang melakukan asset recycling pada ruas tol. Aksi ini merupakan strategi pemegang saham untuk memperoleh pendanaan baru. 

Karena itu, Tiko memastikan pendanaan atas proyek Hutama Karya tidak harus dari APBN. Namun, juga bisa diperoleh dari investor melalui divestasi jalan tol. 

Menurut Tiko, Kementerian BUMN memastikan ruas tol milik Hutama Karya akan lebih banyak dijual ke investor mulai 2026 mendatang. 

"Jadi itu kita bikin recycling, tapi mungkin baru 2026 ke atas baru bisa kelihatan, lebih banyak di jual dibandingkan dibangun lagi. Karena nanti dibangun, dilepas, dibangun dilepas, ini harapannya ini terus berjalan," tutur dia. 

"Jadi HK ini kita terus dorong, tapi kita enggak mau PMN terus, jadi sebagian PMN dan sebagian dikurangi dengan dilepas ke investor," imbuhnya. (RNA)