ECONOMICS

Impor KRL Bekas Direalisasi Tahun Ini, Wamen BUMN Minta BPKP segera Mulai Kajian

Suparjo Ramalan 24/05/2023 18:50 WIB

Rencananya pemerintah akan mendatangkan 12 rangkaian (trainset) KRL dari Negeri Sakura. 

Impor KRL Bekas Direalisasi Tahun Ini, Wamen BUMN Minta BPKP segera Mulai Kajian. Foto: MNC Media.

IDXChannel - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan impor Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line bekas asal Jepang terealisasi tahun ini. Rencananya pemerintah akan mendatangkan 12 rangkaian (trainset) KRL dari Negeri Sakura. 

Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko, menyebut dari perhitungan di lapangan opsi impor harus dilakukan, lantaran PT INKA (Persero) tidak bisa memasok kereta yang dibutuhkan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) saat ini. 

"Memang setelah kita hitung, memang kondisi di lapangan tidak memungkinkan untuk kita menunggu sampai produksi INKA ya, jadi kita sudah usulkan untuk ada penambahan impor 12 trainset," ungkap Tiko saat ditemui wartawan di gedung Mahkamah Agung, Rabu (24/5/2023). 

Meski sinyal impor KRL bekas dilakukan tahun ini, Toko mengatakan masih ada satu kali pertemuan lagi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. 

"Dan ini lagi mau kita rapatkan dengan pak Menko Marves segera," katanya. 

Terkait hasil rapat antara Kementerian BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Kementerian Teknis terkait impor kereta, Tiko memastikan sudah disampaikan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh. 

Karena itu, pemerintah segera melakukan kajian ihwal proses pengadaan 12 rangkaian KRL tersebut. Jika memungkinkan kajian mulai dilakukan bulan ini. 

"Kita lagi mulai kaji proses pengadaannya sama-sama BPKP juga, mungkin kalau kita mungkin di bulan ini, mungkin enam bulanan ya, kita harapkan, jadi sebelum akhir tahun atau akhir tahun kita bisa tambah 12 trainset," ujar dia. 

Tiko optimis BPKP dan pihak terkait sepakat dengan opsi impor, selama aksi tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Kita sudah jelaskan ke BPKP, BPKP pada dasarnya setuju selama ada plan antara impor dulu nanti kemudian kita retrofit juga mesti ada, dan kemudian nanti 2025 produksi dari INKA," tutur Tiko. (NIA)

SHARE