Indonesia Ingin Buka Pasar Baru Komoditas Udang Beku, Incar Jepang hingga Korsel
KKP berencana membuka pasar ekspor baru bagi produk udang beku Indonesia. Terutama setelah persoalan antidumping Amerika Serikat selesai.
IDXChannel – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana membuka pasar ekspor baru bagi produk udang beku Indonesia. Terutama setelah persoalan antidumping Amerika Serikat terhadap komoditas itu selesai.
Direktur Pemasaran PDSPKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Erwin Dwiyana mengatakan Jepang bisa menjadi pasar ekspor baru untuk produk beku dan olahan. Di sisi lain, negara lainnya yang juga memiliki peluang besar adalah Australia dan Korea Selatan.
“Di pasar AS sendiri masih ada peluang untuk komoditas udang selain udang beku. Kemudian ada pasar lain seperti Jepang yang berpotensi besar untuk produk beku dan olahan. Kemudian ada Australia dan Korea Selatan,” katanya dalam pernyataan resmi, Senin (28/10/2024),
Lebih lanjut, Erwin menjelaskan kelanjutan kasus antidumping AS menunjukkan hasil positif setelah ditangani KKP bersama otoritas lainnya. Berdasarkan keputusan final determination investigasi USDOC, tidak ditemukan adanya countervailable subsidies atau pemberian subsidi kepada petambak dan eksportir undang beku Indonesia.
Sedangkan terkait tuduhan antidumping, keputusan final determination yang dirilis USDOC pada 22 Oktober 2024 menetapkan bea masuk tambahan sementara sebesar 3,9 persen untuk udang Indonesia. Angka tersebut lebih rendah dibanding hasil preliminary determination yang sempat dikeluarkan yakni sebesar 6,3 persen.
“Kita tidak dituduh melakukan subsidi terhadap industri udang nasional sehingga tarif CVD-nya 0 persen, sementara anti dumping kita turun dari 6,3 persen menjadi 3,9 persen. Ini merupakan capaian positif, sebelum hasil akhir pada 5 Desember nanti,” tuturnya.
Upaya perluasan pasar ini disertai dengan upaya peningkatan kualitas produksi udang di sektor hulu. Salah satunya melalui program modeling budidaya berbasis kawasan yang sudah dikembangkan di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Penasihat Tim Satgas Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP51), Harry Lukminto mengaku telah mengikuti hearing di hadapan USITC secara hybrid.
"Saat hearing tersebut, perwakilan dari Pemerintah Indonesia telah menyampaikan hal-hal yang menjadi concern," tutur Harry.
Harry mengapresiasi pemerintah yang telah memberikan dukungan yang dibuktikan dengan berangkat ke Amerika Serikat pada 20 Agustus 2024 lalu untuk menemui USDOC secara langsung.
Kala itu, perwakilan Indonesia mengajukan keberatan terhadap penggunaan laporan keuangan perusahaan yang bisnisnya berbeda dengan kedua mandatory respondents sebagai dasar perhitungan dumping margin.
Dia pun berharap perjuangan ini dapat memberikan hasil yang baik untuk kepentingan bersama industri udang nasional. "Semoga ini tidak dilanjutkannya kasus antidumping tersebut oleh USITC," kata dia.
(Febrina Ratna)