Inflasi dan Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Gerus Kepuasan Masyarakat Terhadap Jokowi
penerima BLT minyak goreng tidak terlalu banyak hanya sekian belas persen tapi saat dipublikasikan ke media secara gegap gempita menyebabkan kecemburuan.
IDXChannel - Lembaga survey independen, Indikator Politik Indonesia, baru saja merilis hasil surveinya dengan tema 'Drama Minyak Goreng dan Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Presiden,' Minggu (15/5/2022). Dalam rilis tersebut, salah satu hasil survei yang dibahas adalah terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden RI, Joko Widodo, yang disebut mengalami penurunan cukup drastis.
"Kami melakukan evaluasi bagaimana responden melakukan persepsi terhadap ekonomi nasional. Yang persepsi ekonomi Indonesia buruk itu 36,9 persen, dan yang mengatakan baik 30,3 persen. Artinya, masih banyak yang mengatakan negatif tentang ekonomi Indonesia," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, saat rilis.
Menurut Burhanuddin, persoalan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menjadi pemicu turunnya tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi tersebut.
Burhanuddin menjelaskan bahwa bila melihat trend yang terjadi, tingkat kepuasan tersebut sempat mengalami penurunan terhadap persepsi ekonomi nasional yang negatif di mata Pemilih. Namun di Januari 2022, trend tersebut berhenti,
"Yang mengatakan buruk sempat meningkat rebound approval rating Presiden Jokowi di April 2022, setelah lima kali turun secara berurutan di beberapa bulan sebelumnya," ungkap Burhanuddin.
Terkait penegakan hukum, Burhanuddin juga melihat responden yang menyebutkan kinerja penegakan hukum baik berkurang drastis selama kurun waktu beberapa bulan terakhir di 2022.
"Persepsi publik terhadap penegakan hukum yang mengatakan baik mengalami penurunan dari 43,8 persen di Februari 2022 menjadi 29,1 persen di Mei 2022. Kita bisa berdebat apakah karena inflasi ekonomi meningkat selama beberapa bulan terakhir jadi semua menjadi gelap," tutur Burhanuddin.
Lebih lanjut ia juga mengungkapkan ada 58,1 persen responden menyatakan puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Namun adapula yang mengatakan tidak puas sebesar 35,1 persen.
"Dalam analisis ini kita tambahkan data inflasi. Ada paralel, ketika persepsi approval rating Presiden meningkat itu ketika inflasi tinggi. Ada anomali, inflasi hanya 1 persen Juli 2020 sampai akhir 2021 itu inflasi rendah itu 60 persen atau 59 persen tapi saat itu ada pandemi Covid-19 sedang berat-beratnya. Di luar itu paralel, approval rating Jokowi terpukul," papar Burhanuddin.
Dijelaskannya juga bahwa ada peningkatan inflasi ekonomi di Indonesia yang membuat 'gerah' masyarakat dan para pelaku usaha. Bahkan inflasi dan meningkatnya harga kebutuhan pokok ini membuat approval rating Presiden Jokowi tergerus cukup dalam bila dibandingkan dalam kurun waktu enam tahun terakhir.
"Terakhir ini kita cek inflasi meningkat, terutama sejak Februari 2022, sekarang bahkan hampir 4 persen, sudah 3,9 persen. Approval Presiden juga tertekan. Angka 58,1 persen di Mei 2022 itu terendah selama 6 tahun terakhir. Terakhir terendah itu di 2015 dan 2016. Kita bisa cek penyebabnya apa," kata Burhanuddin.
Yang menyebabkan masyarakat tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi alasan utamanya kata Burhanuddin Muhtadi adalah clear karena masalah harga kebutuhan pokok meningkat.
"Dahulu di saat pandemi Covid-19 merajalela masyarakat merasa tidak puas karena pandemi Covid-19. Setelah pandemi Covid-19 terkendali, isu lainnya yang dianggap penting masyarakat adalah penciptaan lapangan pekerjaan," terangnya.
Sedangkan untuk sekarang ini, kata Burhanuddin Muhtadi yang menjadi isu utama di masyarakat adalah harga kebutuhan pokok meningkat.
"Lalu adapula 10,7 responden menjawab mereka tidak puas dengan Jokowi karena bantuan tidak merata. Mereka yang menjawab tidak puas karena ada faktor distribusi BLT minyak goreng tidak tepat sasaran," ucap dia.
Pasalnya kata Burhanuddin Muhtadi, dari penerima BLT minyak goreng tidak terlalu banyak hanya sekian belas persen tapi saat dipublikasikan ke media secara gegap gempita menyebabkan kecemburuan.
"Masyarakat yang tidak menerima merasa tidak puas karena mereka merasa berhak menerima tapi tidak menerima. Gagal menghadapi mafia minyak goreng, dari empat isu teratas, tiga diantaranya berkaitan dengan minyak goreng. Ada yang bilang gagal menghadapi pandemi Covid-19 tapi cuman 4,5 persen," pungkas Burhanuddin Muhtadi.
Sebagaimana diketahui, survei Indikator Politik dengan tema minyak goreng dan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden dilaksanakan pada 5-10 Mei 2022 melalui survei polling telepon random sampling dengan jumlah 1.228 responden. Margin of error survei telepon ini 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (TSA)