Ini Kabupaten/Kota di Jatim yang Terapkan Full Cycle Solar Subsidi
Pertamina Patra Niaga memperluas kota/kabupaten yang menjadi lokasi uji coba penerapan Subsidi Tepat secara menyeluruh/full cycle untuk produk Solar Subsidi.
IDXChannel - PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Commercial & Trading, yaitu Pertamina Patra Niaga memperluas kota/kabupaten yang menjadi lokasi uji coba penerapan Subsidi Tepat secara menyeluruh/full cycle untuk produk Solar Subsidi.
Jika sebelumnya diterapkan di 11 kota/kabupaten di Indonesia, sejak 26 Desember diperluas menjadi 34 kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Di Jawa Timur sendiri, ada penambahan lima kota/kabupaten yaitu Kabupaten Kediri, Kota Madiun, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Mojokerto.
Di tahap pertama, Kota Mojokerto, Kota Kediri dan Kabupaten Lumajang menjadi daerah uji coba tahap pertama. "Dengan demikian total ada delapan kabupaten/kota di Jawa Timur yang sudah menerapkan subsidi tepat secara menyeluruh untuk produk solar subsidi," kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Region Jatimbalinus, Deden Mochammad Idhani, Minggu (1/1/2023).
Dia mengatakan, melalui uji coba ini Pertamina terus mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendaftarkan kendaraannya dan mendapatkan QR Code. ”Pertamina menyediakan help desk atau booth untuk memudahkan masyarakat yang ingin dibantu untuk mendaftar,” kata Deden.
Help desk ini berada di jalur terpisah sehingga tidak mengganggu antrian masyarakat yang akan membeli BBM. Pertamina menyiagakan petugas di 1300 booth pendaftaran yang bisa membantu masyarakat melengkapi data dan dokumen di website. Satu QR Code berlaku untuk satu kendaraan.
Bagi masyarakat yang sudah mendapatkan QR Code atau sudah terdaftar di website Subsidi Tepat, bisa membeli Solar subsidi dengan volume sesuai dengan SK BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020 yakni 60 liter per hari untuk roda 4 pribadi, 80 liter per hari untuk roda 4 angkutan barang dan umum dan untuk angkutan barang dan umum roda 6 atau lebih dibatasi maksimal 200 liter per hari per kendaraan.
"Bagi yang belum memiliki QR Code atau belum terdaftar, tetap dilayani. Namun dengan volume yang diatur yakni maksimal 20 liter/hari dan dilakukan pencatatan nomor polisi kendaraan di mesin EDC SPBU," tandas Deden.
Menurut Deden, uji coba ini merupakan bagian dari menguji kesiapan dan keandalan sistem digitalisasi dalam mendukung penyaluran Solar subsidi lebih tepat sasaran. Keandalan yang diuji adalah infrastruktur digital di SPBU,antara lain EDC QR Code, keandalan sinyal dan kesiapan perangkat lainnya.
"Kami memastikan kesiapan seluruh pengawas dan operator SPBU terlatih dan memahami mekanisme program subsidi tepat. Sehingga layanan tetap cepat dan mudah," ujar Deden.
Data Pertamina Patra Niaga Region Jatimbalinus menunjukkan, saat ini mulai nampak peningkatan jumlah pendaftar dan pengguna QR Code untuk pembelian solar subsidi di masing-masing kota yang menjadi lokasi uji coba penerapan subsidi tepat.
Di Kabupaten Lumajang, pengguna QR Code meningkat 80 persen, Kabupaten Jember 30 persen, dan Bondowoso naik 12 persen. Berikutnya di Kota Mojokerto peningkatannya mencapai 252 persen dan di Kabupaten Mojokerto sebesar 80 persen. Kondisi serupa terjadi juga di Kota dan Kabupaten Kediri yang masing-masing mengalami peningkatan 26 dan 25 persen.
Pemilik perusahaan tour and travel P.O Djoko Kendil di Mojokerto, M. Azis Al Huda mengaku tidak keberatan harus mendaftarkan 15 unit bus pariwisatanya untuk mendapatkan QR Code agar bisa mengisi BBM jenis solar subsidi. "Kalau memang aturannya seperti itu ya kami mengikuti saja. Itu juga tidak menyulitkan bagi sopirnya karena QR Code-nya bisa diprint dan ditempel di masing-masing kendaraan," tuturnya.
(SAN)