Ini Strategi Sri Mulyani Kelola Utang Rp7.123 Triliun

Menkeu Sri Mulyani membeberkan strategi pengelolaan utang pemerintah senilai Rp7.123 triliun di tengah kondisi ketidakpastian global.

IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan akan terus melakukan pengelolaan utang pemerintah dan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan hati-hati di 2023.

"Dengan kecenderungan inflasi tinggi yang menyebabkan suku bunga global meningkat tajam hingga tahun 2023, maka pengelolaan utang dan pembiayaan harus makin waspada dan hati-hati," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR terkait Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas RUU APBN 2023 beserta nota keuangannya, Selasa (30/8/2022).

Bendahara negara itu mengatakan, arah defisit APBN 2023 yang mengecil di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), selain memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara mengenai batas maksimal defisit APBN, juga merupakan langkah yang strategis dan tepat dalam menghadapi tantangan.

Lebih jauh Sri Mulyani menambahkan, pemerintah akan terus melakukan diversifikasi instrumen pembiayaan yang efisien, sumber pembiayaan yang aman, dan pendalaman pasar obligasi dalam negeri yang mampu menjaga stabilitas instrumen obligasi negara secara berkelanjutan.

"Koordinasi bersama Bank Indonesia, OJK, dan LPS akan terus diperkuat dalam menghadapi dinamika pasar keuangan global yang makin menantang," katanya.

Untuk diketahui, pada 2023, pemerintah bakal menarik utang sebesar Rp693 triliun. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan target pembiayaan utang yang ada dalam APBN 2022 mencapai Rp870,5 triliun maupun outlook di tahun ini yang sebesar Rp757,6 triliun.

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per akhir Juni 2022 sebesar Rp7.123,62 triliun dengan rasio 39,56% dari produk domestik bruto (PDB). Angka itu naik sekitar Rp121 triliun dari posisi bulan sebelumnya yang senilai Rp7.002 triliun.

Melansir dari Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, pembiayaan utang tahun depan menurun karena kondisi perekonomian diperkirakan semakin membaik.

Meskipun demikian, perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian, antara lain disebabkan oleh konflik geopolitik Rusia Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan, serta adanya supply disruption yang menimbulkan inflasi di beberapa negara. (FAY)