Ini Upaya Erick Thohir Bersihkan Dapen dan Asuransi BUMN dari Korupsi
Dana Pensiun (Dapen) dan Asuransi BUMN menjadi sarangnya korupsi dengan nilai yang sangat besar.
IDXChannel - Dana Pensiun (Dapen) dan Asuransi BUMN menjadi sarangnya korupsi dengan nilai yang sangat besar. Hal ini menjadi perhatian serius Kementerian BUMN untuk melalukan ‘bersih-bersih’ atau menata kembali pengelolaan Dapen dan Asuransi di BUMN.
Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, industri asuransi dan dana pensiun merupakan sektor bisnis yang mengedepankan dimensi kepercayaan. Karena itu, Kementerian BUMN terus mengambil langkah percepatan untuk menguatkan tata kelola perusahaan yang baik.
"Kementerian BUMN bersama BUMN yang bergabung dalam PMO percepatan penguatan BUMN klaster asuransi dan dana pensiun ingin penerapan tata kelola yang profesional dan pruden agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri ini," ujar kartika dalam webinar bertajuk "Prospek Pertumbuhan Industri Keuangan Nonbank dan Strategi Invetasi di 2022" pada Rabu (23/2/2022).
Berdasarkan data industri asuransi dan dana pensiun, kata Kartika, total aset industri di sektor tersebut terus mencatatkan pertumbuhan aset investasi. Data itu, menjadikan Kementerian BUMN untuk mendorong BUMN agar mampu menerapkan tata kelola investasi.
"Sehingga mampu memberikan tingkat yang berkesinambugnan sesuai dengan kebutuhan dan kewajiban serta jangka pendek dan jangka panjang yang dibutuhkan," kata dia.
Menurutnya, melalui penerapan strategi Foreign Direct Investment (FDI), Kementerian BUMN meyakini dapat menjadi perusahaan yang sehat dan optimal bagi perusahaan, sehingga mampu memenuhi kewajiban masa sekarang atau yang akan datang.
Kartika juga menilai tata kelola yang baik juga mendorong perusahaan mampu kewajiban yang dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap industri asuransi yang saat ini tengah mengalami banyak sentimen negatif.
"Bersama-sama kita dapat bangkit mendukung pertumbuhan perekonomian nasional pascapandemi covid-19 dan tekanan dari kebijakan moneter dari bank sentral di beberapa negara," pungkasnya. (RAMA)