Intip Empat Fokus Pemerintah dalam Postur APBN 2024

Pemerintah baru saja mencanangkan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024.

IDXChannel - Pemerintah baru saja mencanangkan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Selasar Gedung Nusantara II, DPR RI, Jumat (19/5/2023).

Sri Mulyani memaparkan sejumlah poin terkait arah kebijakan fiskal tahun depan di antaranya terkait pertumbuhan ekonomi, target pendapatan dan belanja negara, hingga upaya mitigasi pengangguran.

Menurut Sri Mulyani, kinerja ekonomi Indonesia terpantau semakin kuat, didorong oleh keberhasilan transformasi ekonomi.

Sejumlah target ditetapkan oleh pemerintah di antaranya pertumbuhan ekonomi, pengaturan pendapatan dan belanja negara, rasio utang terarah, hingga pengurangan tingkat pengangguran.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam paparan yang disampaikan, Sri Mulyani menargetkan pertumbuhan ekonomi 2024 berada di sekitar 5,3% hingga 5,7% dan inflasi berada pada kisaran 1,5 hingga 3,5%.

Saat ini, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama 2023 tercatat sebesar 5,03% yoy, sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya sebesar 5,01% yoy.

Sepanjang tahun lalu, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,31%, lebih tinggi dibanding capaian 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,7%.

Jika target pemerintah berada di kisaran 5,3% hingga 5,7% tahun depan, maka angkanya tidak akan banyak berubah dari tahun lalu.

Laporan Asian Development Bank (ADB) pada awal April lalu memprediksi perekonomian Indonesia diperkirakan hanya tumbuh 4,8% pada tahun ini dan 5,0% pada 2024. Ini karena seiring melemahnya lonjakan komoditas dan mulai normalnya permintaan dalam negeri.

Mungkinkah kekhawatiran global masih akan menjadi beban serius bagi perekonomian RI tahun ini?

2. Pendapatan dan Belanja Negara

Pendapatan negara tahun depan diperkirakan akan mencapai antara 11,81% hingga 12,38% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Kemudian, belanja negara diperkirakan akan mencapai rentang antara 13,97% hingga 15,01% dari PDB.

Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara pada tahun lalu mencapai Rp2.626,4 triliun sepanjang 2022. Jumlah ini mencapai 115,9% dari target yang ditetapkan Perpres 98/2022, yakni Rp2.266,2 triliun.

Realisasi pendapatan negara sepanjang 2022 ini meningkat 30,6% dibanding tahun sebelumnya. Pada 2021 realisasi pendapatan negara besarnya Rp2.011,3 triliun.

Mayoritas pendapatan negara pada 2022 berasal dari penerimaan pajak, yakni Rp1.716,8 triliun sebesar 65,37%. Nilainya meningkat 34,3% dibanding 2021.

Kemudian realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp588,3 triliun atau sebesar 22,4%, naik 28,3% dibanding tahun sebelumnya.

Pajak masih menjadi komponen utama pendapatan negara. Kinerja perpajakan masih akan menjadi tumpuan utama pendapatan negara di tahun-tahun mendatang.

3. Rasio Utang Terarah

Sri Mulyani juga menegaskan pentingnya keseimbangan primer yang terus diupayakan bergerak menuju positif. Yakni pada kisaran defisit 0,43% hingga surplus 0,003% dari PDB.

Untuk mendukung kebijakan fiskal yang tetap ekspansif, terarah, dan terukur dalam rangka percepatan transformasi ekonomi, target defisit berkisar 2,16% hingga 2,64% dari PDB.

Di samping itu, rasio utang akan tetap dijaga dalam batas yang dapat ditolerir.

“Untuk mendorong pembiayaan yang pruden, kreatif, inovatif, dan berkesinambungan adalah dengan mengendalikan rasio utang dalam batas terarah di kisaran 38,07% hingga 38,97% dari PDB,” kata Sri Mulyani, Jumat (19/5).

Adapun posisi utang pemerintah RI mencapai Rp7.879,07 triliun per 31 Maret 2023. Dengan jumlah tersebut, rasio utang terhadap PDB berada di level 39,17%. Angka ini masih di atas target pemerintah 2024.

4. Tingkat Pengangguran

Sri Mulyani juga menegaskan, akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional akan membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 pada kisaran 5,0% hingga 5,7%.

“Tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 ditargetkan pada kisaran 5,0% hingga 5,7%,” imbuh Sri Mulyani.

Merujuk data terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2023 mencapai 5,45%, turun juga dibanding Februari tahun lalu yang masih 5,86%. Meski demikian, angka tersebut masih di atas target 2024.

Adapun jumlah total angkatan kerja Indonesia pada Februari 2023 mencapai 146,62 juta orang, bertambah 2,61 juta orang dibanding Februari 2022.

Mewaspadai Akselerasi Teknologi dan Perubahan Iklim

Sri Mulyani bersama pemerintah juga masih mewaspadai pengaruh guncangan ekonomi global.

"Karena guncangan global yang terjadi baik dari pandemi, geopolitik, climate change, dan disrupsi digital ekonomi tidak mudah dan memengaruhi kinerja keuangan suatu negara," ujar Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, salah satu yang perlu diwaspadai adalah perubahan teknologi informasi yang cepat.

Selain membawa manfaat bagi kehidupan manusia berupa meningkatnya efisiensi dan perluasan skala produksi, perubahan teknologi informasi juga menghadirkan sejumlah tantangan.

Di antaranya adalah penghematan tenaga kerja manusia (labor saving) secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber (cyber security).

"Indonesia terus mewaspadai berbagai tantangan eksternal dan memiliki berbagai tugas untuk memperbaiki fondasi secara struktural perekonomian Indonesia," imbuhnya. (ADF)