Intip Strategi Jokowi Genjot Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan di 2023
Presiden menyebut salah satu strateginya dengan memanfaatkan arsitektur fiskal 2023 untuk memperkokoh fondasi perekonomian dalam menghadapi tantangan ke depan.
IDXChannel - Presiden Joko Widodo membeberkan lima strategi yang akan ditempuh oleh jajaran kabinetnya dalam meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam pidato RAPBN 2023 dan nota keuangan, Presiden menyebut salah satu strateginya dengan memanfaatkan arsitektur fiskal 2023 untuk memperkokoh fondasi perekonomian dalam menghadapi tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang.
Berikut lima strateginya:
- Penguatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial
- Akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi
- Pelaksanaan revitalisasi industri, dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor
- Mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau.
"Kedua, tahun 2023 merupakan momentum untuk melaksanakan konsolidasi fiskal yang berkualitas agar pengelolaan fiskal tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan countercyclical dengan upaya pengendalian risiko pembiayaan," kata Jokowi dalam pidatonya, Selasa (16/8/2022).
Ia menambahkan, konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur. Dimulai dari penguatan sisi pendapatan negara, perbaikan sisi belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang hati-hati.
Reformasi fiskal di sisi penerimaan dijalankan dengan optimalisasi pendapatan yang ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset, serta inovasi layanan. Dengan demikian, rasio perpajakan dapat meningkat dan memperkuat ruang fiskal, dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat.
Di sisi belanja, reformasi dijalankan dengan peningkatan kualitas belanja yang ditempuh melalui pengendalian belanja yang lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian, serta efektif untuk mendukung program program pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Inovasi di sisi pembiayaan difokuskan untuk mendorong pembiayaan yang fleksibel dengan kehati hatian melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang lebih terintegrasi dalam pembiayaan infrastruktur, penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi, serta pendalaman pasar obligasi negara," pungkas dia.
(DES)
